SuaraJogja.id - Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pengetatatan Pembatasan Pergerakan Masyarakat (PPPM) mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. Secara khusus kebijakan tersebut akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sebagai respons atas meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah tersebut.
Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak kebijakan tersebut. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, kegiatan serupa selama beberapa waktu belakangan sempat terjadi, mulai dari PSBB hingga pembatasan masyarakat. Sebagai persiapan, Ganjar menyebutkan bahwa pihaknya tinggal memetakan ulang, dan hasil dari rapat dengan presiden, gubernur diminta untuk melakukan pengetatan.
"Sebenarnya tidak terlalu sulit, tinggal peta dibuka, diterapkan dengan mikrozonasi. Terus kemudian tadi tidak dilarang, tapi diketatkan pakai edukasi kepada masyarakat. Serta operasi Yustisi ini berjalannya pararel," ujar Ganjar dalam gelar wicara yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (7/1/2021).
Ganjar mengaku akan melibatkan tokoh agama, kaum milenial, tokoh masyarakat kampus, dan sebagainya untuk kembali menggerakkan protokol kesehatan 3M. Politikus PDI ini juga menyampaikan bahwa data ilmiah harus turut ditampilkan -- berapa banyak tenaga kesehatan yang meninggal, bagaimana kondisi layanan rumah sakit untuk pasien di luar Covid-19. Hal tersebut perlu disampaikan agar menjadi pemahaman untuk semua orang mau berkontribusi.
Baca Juga:Kunci Menang Perang, Publik Harus Patuhi PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari
Dalam kondisi saat ini, Ganjar enggan membahas mengenai dampak ekonomi. Sebab, ia harus mengambil skala prioritas. Menurutnya, sulit untuk dua sektor berjalan berdampingan dalam situasi saat ini. Ganjar meminta masyarakat untuk ikhlas ketika pendapatan yang dimiliki saat ini kurang dari yang biasa atau seharusnya didapatkan. Terlalu ideal jika membicarakan penekanan angka Covid-19 dengan sektor ekonomi yang tetap tinggi, kata dia.
Karenanya, Ganjar menjelaskan bahwa pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengajak para pedagang dengan produk nyata beralih kepada metode digital. Ia juga menekankan kenyataan bahwa sektor pariwisata akan merugi. Sebab, jika terus-terusan menenangkan seolah sektor pariwisata akan mendapatkan keuntungan, itu adalah hal yang tidak mungkin bagi Ganjar.
"Pariwisata maaf ya, Anda akan rugi. Itu kita omongkan agar kita jangan tipu-tipu lagi," imbuh Ganjar.
Hal yang bisa dilakukan oleh tempat pariwisata adalah mengurangi kapasitas kunjungan. Dari seratus persen menjadi hanya 30% saja. Secara terpaksa, Ganjar juga akan terus melakukan pantauan. Jika terbukti ada tempat yang melanggar, ia tidak segan untuk menutup tempat tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan secara demikian kepada para pengusaha agar mereka mengerti mengenai kondisi yang ada saat ini.
Jika semua masyarakat bisa bertahan 2x14 hari disiplin bersama-sama akan jauh bisa menyelesaikan, dan kepentingan semuanya akan lebih baik di 14 hari ketiga. Suka tidak suka, mau tidak mau edukasi tersebut harus disampaikan. Masyarakat harus mau berkorban di awal untuk investasi lebih lanjut atau tidak mau berkorban dan investasi jangka panjang tidak akan memanen hasil yang bagus. Selain itu, pandemi sendiri sudah berlangsung selama hampir satu tahun.
Baca Juga:Ganjar: Kesehatan dan Ekonomi Tak Bisa Jalan Bareng, Jangan Tipu-tipu Lagi
Ganjar sendiri mengaku akan memberikan pendampingan kepada pihak UMKM yang mengalami dampak dari merebaknya pandemi ini. Bekerjasama dengan pihak lain, Ganjar mencoba menggelar expo virtual untuk produk-produk UMKM. Menurutnya, semua sumber daya bisa digerakkan untuk membantu masyarakat dalam meraih pundi-pundi uang di masa pandemi.
Selain dengan kota-kota yang sudah disampaikan, Ganjar tidak menutup kemungkinan agar kebijakan itu di terapkan di wilayah-wilayah lainnya. Jika nanti hasilnya masih belum baik, tidak mustahil jika kebijakan diperluas penerapannya hingga kepada satu pulau Jawa. Selama beberapa minggu terakhir, Ganjar sendiri tengah membahas tenaga kesehatan di Semarang yang mulai berkurang sedangkan kebutuhannya semakin meningkat.
Setelah berbincang dengan Menteri Kesehatan, Ganjar menyampaikan adanya dua solusi. Yakni, pertama dengan meminta program dari pelajar di bidang kesehatan. Selain itu, adalah dengan meminjam tenaga kesehatan dari wilayah lainnya yang memiliki kasus tidak sebanyak zona merah. Tidak hanya itu, ada juga kemungkinan untuk dibutuhkannya relawan dalam menghadapi kurangnya jumlah tenaga kesehatan.
"Sehingga Nakes ini betul-betul kita jaga, agar mereka bisa bekerja cukup. Iya kan, cukup waktu, cukup tenang, gitu kan. Tidak tertekan lebih banyak," imbuhnya.
Sementara itu, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Wiku Bakti Bawono Adisasmito menyampaikan ada empat indikator utama yang menjadikan suatu daerah perlu mengikuti kebijakan PPPM. Wiku melihat di beberapa daerah masih memiliki angka yang tidak sesuai dengan nasional. Misalnya saja angka kasus positif atau angka kematiannya masih di atas rata-rata nasional.
Selain angka kematian yang harus diturunkan, faktor kedua adalah keterisian ranjang di rumah sakit. Terlihat saat ini rata-rata sudah di atas 70% di berbagai daerah. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya. Sebab, bisa saja ranjangnya tersedia, tapi tidak dengan Sumber Daya Manusianya. Dengan angka kematian tenaga kesehatan yang cukup tinggi, sulit untuk bisa memiliki dokter dalam jumlah yang banyak. Jika tidak di rem, masyarakat tidak akan mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.
"Untuk memiliki dokter yang jumlahnya banyak itu sulit. Apalagi jumlah kematian dokter juga semakin tinggi," terang Wiku.
Selain itu, angka pasien positif di berbagai daerah juga harus benar-benar ditekan di bawah angka nasional. Kemudian, jumlah angka sembuhnya harus meningkat sesuai dengan angka rata-rata nasional. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus bisa membaca data. Masyarakat harus mengerti jika seluruh pihak harus mulai berinvestasi dalam hal kesehatan. Hal tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi kedepannya.
Tidak perlu dikonflikkan, dua sektor tersebut sama-sama pentingnya. Namun, saat masyarakat perlu untuk menginvestasikan kesehatan. Sebab, dibutuhkan waktu juga untuk mendinginkan suasana dan menekan kasusnya. Sehingga masyarakat bisa lebih sehat untuk bisa menghadapi kenyataan. PPPM rencananya akan berlangsung selama dua minggu. Menurut Wiku setiap daerah memiliki cara belajarnya sendiri.
Saat ini masyarakat harus serius karena pengendalian kasus ini bisa terjadi secara ping pong dengan daerah-daerah di sekitarnya. Wiku melihat di berbagai kabupaten dan kota yang jaraknya berdekatan, kasusnya bisa saling mendorong dan fasilitas kesehatan akhirnya digunakan oleh masyarakat sekitar. Ia berharap, karena dari pemerintah sudah bisa membaca datanya, untuk betul-betul bisa mengendalikan kasus di wilayah masing-masing.
"Ini harapannya harus ada kerjasama. Harus ada kesepakatan di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukannya," ujar Wiku.
Hanya dalam kurun waktu dua minggu, Wiku menganggap semuanya harus berjalan dengan efektif. Sebab, pernah dalam kurun waktu yang diberikan tidak efektif. Sehingga masyarakat harus benar-benar serius dalam menghadapinya. Pemerintah dinilai memiliki kebijakan lebih ketat untuk menghadapi situasi pandemi saat ini. Pengalaman dari tahun sebelumnya, 10 hingga 14 hari setelah libur panjang pasti ada lonjakan kasus.
Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah untuk menghentikan sehingga kasusnya tidak melambung tinggi. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan juga bisa terlayani. Serta tenaga kesehatan tidak terlalu berat kerjanya. Sebab, hal itu adalah aset seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan ini, maka masyarakat akan bertahan lebih lama.
Vaksin adalah salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat. Jika vaksinasi dilakukan sementara angka penularannya tinggi, maka akan sulit untuk bisa berjalan lancar. Untuk itu, penularan ini harus ditekan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembatasan serupa serta penerapan protokol kesehatan 3 M, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan dengan lebih baik.
