SuaraJogja.id - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setyawan melalui akun Twitter pribadinya, @krisna17revolt, menyoroti perbedaan data pasien Covid-19 di DIY. Ia menyinggung mengenai adanya data yang dirahasiakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya yang dilakukan DIY, terdapat perbedaan angka kematian yang dilaporkan ke pusat dan disampaikan ke publik.
"GEMAH RIPAH LOH GUE, NRIMO ING PANDEMI: Pengelolaan data laporan harian #COVID19 yang dirahasiakan oleh pemerintah pusat dan daerah. DIY misalnya, di situs resmi provinsi, per 31 Desember mereka bilangnya cuma ada 260 kematian. Tapi lapor ke Kemenkes ternyata ada 1973 kematian," tulis Krisnadi dalam cuitannya.
Mengutip peribahasa bahasa Jawa yang seharusnya berarti "tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya", ia menjadikannya sebagai satire untuk mengkritik perilaku yang mementingkan diri sendiri dan pasrah terhadap kondisi pandemi.
Krisnadi menyebutkan, ada data yang seolah disembunyikan oleh pemerintah daerah dan beda angka kematian yang disampaikan kepada publik.
Baca Juga:Kalina Oktarani Sakit Pneumonia, Mirip Infeksi Covid-19?
Dalam cuitannya, Krisnadi ikut mengunggah cuplikan video yang diolah tim Narasi TV. Video tersebut mengungkap perbedaan data kematian yang ditampilkan pemerintah DIY.
Pada situs resmi Pemerintah Provinsi DIY, angka kematian akibat Covid-19 per tanggal 31 Desember sebanyak 260 orang, sedangkan menurut sistem pelaporan harian Covid-19 yang dimiliki Kemenkes, pada tanggal yang sama tercatat ada 1.973.
Ada peningkatan tujuh kali lipat data kematian yang disampaikan ke publik dengan data yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan.
Selama hampir satu tahun pandemi melanda Indonesia, tim Narasi TV melihat bahwa perbedaan data menjadi salah satu masalah yang tak kunjung usai. Dari data Sistem Laporan Harian (Silaphar) yang bocor dan bisa diakses oleh publik, tim Narasi melihat hal yang menarik mengenai angka kematian yang dilaporkan.
Pada hari pergantian menteri kesehatan, dari Terawan ke Budi Gunadi Sadikin, data pasien Covid-19 yang meninggal mencapai angka 20.408 orang. Angka tersebut jauh dari data yang dilaporkan Silpahar, yang mencapai angka 26.297.
Baca Juga:Pfizer Buktikan Vaksin Mereka Efektif Melawan Varian Baru Virus Corona
Artinya, ada 5.889 angka kematian yang dilaporkan dari daerah ke pusat, tetapi angka tersebut tidak dicantumkan dalam laporan yang disampaikan ke publik.
"Selain angka kematian positif, Kemenkes ternyata juga punya angka kematian probable," terang narasi dalam video Narasi TV yang diunggah pada Kamis (7/1/2021).
Kematian probable adalah di saat pasien memiliki gejala Covid-19 sudah meninggal sebelum mendapatkan hasil swab. Di Indonesia, angka kematian probable juga disebut cukup tinggi. Dari tanggal 23 Desember, tercatat ada 7.490 orang yang dinyatakan meninggal dengan gejala Covid-19, tetapi belum diketahui hasilnya.
Menurut rekomendasi WHO sendiri, angka kematian probable seharusnya dimasukkan dalam angka kematian akibat Covid-19.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri, saat dikonfirmasi Narasi TV, tidak menyanggah adanya data tersebut. Meski belum mengetahui pasti mana data yang benar, tetapi ia menilai temuan tersebut sebagai hal yang menarik. Sebab, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.
Mengaku harus membereskan data-data tersebut, Budi menyampaikan bahwa ia harus berhati-hati dalam mengolah data tersebut.
"Yang penting jangan ada niat menyembunyikan atau niat menyajikan data yang salah karena itu akan membuat keputusan yang salah," ujar Budi, dikutip dari video Narasi TV.
