SuaraJogja.id - Program vaksinasi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mulai memasuki tahap kedua. Setelah nakes, sasaran vaksin pun diperluas ke pelayan publik, mulai dari pelayan publik di instansi pemerintah, wartawan, petugas pariwisata, termasuk para pedagang pasar.
Namun nyatanya, tidak sedikit dari sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini, khususnya pedagang, masih enggan untuk diberi vaksin dengan alasan takut.
Menanggapi hal ini, Sosiolog Kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Soeprapto mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat ketakutan untuk menerima vaksinasi Covid-19, termasuk yang paling penting tentang sebaran informasi di media sosial.
Pasalnya, sejauh ini masih saja ditemukan informasi yang bertentangan terkait dengan vaksinasi Covid-19. Informasi yang simpang siur ini menjadi pemicu ketakutan masyarakat untuk divaksin Covid-19 itu muncul.
Baca Juga:Tinjau Vaksinasi untuk Wartawan, Jokowi Harap Bisa Lindungi Awak Media
"Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya karena di media sosial pun masih banyak informasi yang bertentangan apa yang menjadi imbauan maupun peraturan pemerintah. Masih banyak pihak yang menyatakan vaksin tidak penting, malah membuat orang sakit hingga meninggal. Padahal dimungkinkan orang yang meninggal setelah divaksin bukan karena vaksinasinya tapi ada riwayat kesehatan tertentu," kata Soeprapto, saat dihubungi awak media, Kamis (25/2/2020).
Isu hoaks, kata Soeprapto juga masih ditemukan di dunia media sosial. Hal itu yang membuat masyarakat lantas berpikiran negatif terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia.
Soeprapto menyebut terdapat informasi dari berbagai sumber terkait dengan vaksin Covid-19. Bahwa pada dasarnya vaksin memang tidak lantas membuat virus corona tidak masuk sepenuhnya ke dalam tubuh.
Namun sisi lain, disebutkan bahwa vaksin akan membantu memberikan kekebalan terhadap tubuh. Khususnya terhadap gejala berat yang lebih bisa dikurangi apabila terpapar Covid-19.
"Tiga hal itu yang membuat masyarakat masih bingung. Bahwa [vaksinasi Covid-19] ini sebetulnya, berbahaya atau tidak," terangnya.
Baca Juga:Anggota DPR RI hingga Staf Ahli Mulai Mendapat Vaksin Covid-19
Ketakutan masyarakat yang masih merasa takut menerima vaksinasi Covid-19 ini perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Pasalnya Soeprapto menilai bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia sudah patuh terhadap aturan termasuk peraturan perundang-undangan.
"Sebetulnya pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sangat patuh terhadap peraturan perundangan di negara. Jangankan di negara, hukum adat dan budaya yang berlaku di masyarakat pun dipatuhi," ungkapnya.
Menurut Soeprapto, sosialisasi yang terus menerus dilakukan kepada masyarakat menjadi salah satu solusi mengurangi ketakutan tersebut. Masyarakat perlu benar-benar menyadari dan yakin bahwa Covid-19 itu memang ada.
Di sisi lain pemerintah juga harus menindak tegas oknum-oknum yang secara sengaja menyebarkan informasi tidak benar atau hoaks, khususnya terkait dengan vaksinasi Covid-19, agar makin meredam keresahan masyarakat.
"Menurut kami perlu sosialisasi yang terus menerus agar masyarakat yakin bahwa pertama corona itu ada. Selain itu, pemerintah juga harus tegas menindak orang-orang yang menyebarkan hoaks bahwa vaksinasi itu justur akan mematikan," tegasnya.
Soeprapto meyakini bahwa pemerintah tidak akan mengambil risiko untuk rakyat jika memang benar vaksin Covid-19 itu berbahaya. Justru pemerintah sudah mempertimbangkan itu dengan terus memantau pelaksanaan vaksinasi di lapangan.
"Kalau itu berbahaya presiden dan para menteri akan berpikir ulang. Jadi kuncinya, sosialisasi terus menerus dan tindak tegas informasi hoaks yang tidak jelas," tandasnya.
