Secara mekanisme kerja, hasil pembinaan termasuk laporan itu akan disampaikan oleh tim pembina kepada Satpol-PP. Lantas setelah laporan itu diterima pelanggaran atau laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Satpol-PP dalam bentuk penegakan Perda bukan lagi pembinaan.
"Tetapi lagi-lagi, yang kita kedepankan selama ini adalah pembinaannya. Sehingga yang kita lakukan adalah penyadaran dan edukasi secara terus-menerus," terangnya.
Suwarna tidak memungkiri bahwa hasil temuan penindakan Perda tersebut selama ini khususnya di kawasan Malioboro mayoritas berasal dari pengunjung luar kota. Walaupun memang masih ada juga pedagang yang sudah bertahun-tahun di situ masih saja ada yang kedapatan merokok.
Sehingga pihaknya belum kemudian menegakkan sanksi berupa pidana atau bahkan denda. Namun lebih kepada sanksi administrasi, berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
Baca Juga:Sanksi Denda Pelanggaran di KTR Belum Berlaku, Pemkot Jogja: Masih Pandemi
"Efektif tidak? Kalau bicara efektif dan tidak ini sebenarnya tergantung dari komitmen kita dalam menjaga atau menegakkan perda ini. Tidak melulu pada ketentuan pidana atau kurungan dan denda," tegasnya.
Menurutnya meneggakkan perda kawasan bebas asap rokok tersebut cakupannya lebih luas. Artinya sasarannya adalah seluruh aktivitas yang dilakukan hingga pada akhirnya menyadarkan masyarakat Kota Jogja dan pengunjung terkait dengan ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi tidak menampik bahwa tindakan sejauh ini yang dilakukan petugas Jogoboro ketika menemukan pengunjung yang masih merokok adalah meminta segera rokoknya untuk dimatikan. Sehingga memang belum ada penerapan sanksi berupa denda atau pidana.
Penerapan denda sendiri, kata Heroe, bukan sesuatu yang mudah dilakukan begitu saja apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu mekanisme pemberian denda juga tidak mudah mengingat banyak wisatawan di Malioboro yang berasal dari luar kota.
"Kalau kita terapkan di Malioboro asumsi kita mereka berasal dari luar Jogja. Maka kalau memberi sanksi harusnya hari itu juga memberi sanksi. Karena tidak mungkin kita panggil beberapa hari setelahnya karena rumahnya jauh," ujarnya.
Baca Juga:Pelarangan Vape Diprediksi Bikin Jumlah Perokok Meningkat
Namun Pemkot Yogyakarta juga tidak tinggal diam. Pihaknya berencana akan memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang kedapatan merokok sembarang di kawasan tanpa rokok (KTR). Sanksi sosial itu nantinya bisa berupa teguran secara lisan atau dipublikasikan wajahnya secara luas.
