SuaraJogja.id - Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara terkait munculnya dua klaster penularan Covid-19 di Sleman. Penularan virus yang diakibatkan klaster takziah di Plalangan, Pandowoharjo dan Blekik, Sardonoharjo memunculkan 81 kasus baru di DIY.
"Saya hanya punya harapan bagaimana Sleman itu makin ketat. Mengketati dalam arti pengawasan untuk tidak berkerumun. Ya [sekarang ini] sering seenaknya sendiri," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (30/3/2021).
Menurut Sultan, Pemkab Sleman seharusnya memperhatikan mobilitas warganya, sehingga mereka tidak seenaknya sendiri beraktivitas tanpa menjaga protokol kesehatan (prokes).
Banyak warga yang beralasan mencari makan untuk bisa keluar rumah. Berbagai kegiatan dan pesta pun tetap digelar meski ada larangan pembatasan kerumunan.
Baca Juga:Meningkat, Klaster Takziah di Plalangan Tambah 4 Kasus Positif
Padahal di Sleman, kasus aktif Covid-19 sampai saat ini masih cukup tinggi, mencapai 1.000 kasus. Berbagai upaya untuk menurunkan penambahan kasus baru pun tak berjalan optimal karena ketidakdispilinan warganya dalam menerapkan prokes.
"Tidak ada perkawinan [katanya], [padahal] ada perkawinan ning didelikke [tapi disembunyikan] gitu lo. Saya kira itu yang rugi masyarakat sendiri. Jadi saya mohon sleman itu memperhatikan mobilitas masyarakat untuk tidak seenaknya sendiri.
Karena itu Sultan meminta Pemkab Sleman bisa lebih mendisiplinkan warganya dalam menerapkan prokes, khususnya di Sleman. Selain itu memperketat penerapan kebijakan Pengetatan secaa Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Mikro.
"Jadi harapannya kita semua [kasus Covid-19] sudah turun, Sleman belum turun dari seribu. Saat ini [kasus aktif] di atas seribu," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda DIY Baskara Aji mengungkapkan, klaster tersebut muncul karena adanya kerumunan. Padahal sesuai instruksi dari gubernur maupun bupati/walikota, selama pandemi tidak boleh ada kerumunan.
Baca Juga:Klaster Takziah Muncul di Plalangan, Satu Warga Meninggal Dunia
Untuk itu pemkab/pemkot harus menegakkan aturan penerapan prokes. Jangan sampai warga tetap berkerumun tanpa mentaati aturan.
"Kalau kemudian muncul klaser baru maka ini berarti karena kurangnya kehati-hatian kita [untuk tidak berkerumun]," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
