SuaraJogja.id - Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTN) nampaknya sudah pada tahap baru. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tengah menyelesaikan studi tapak pendirian PLTN di Kalimantan Barat (kalbar).
"Ditargekan studi tapak bisa diselesaikan pada 2024 mendatang," ujar Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan di Yogyakarta, Senin (12/04/2021).
Menurut Anhar, studi tapak PLTN tersebut menjadi salah satu dari tiga program riset nasional yang ditugaskan pemerintah pada BATAN. Dari hasil studi lapak tersebut nantinya akan dilanjutkan kajian lain mulai dari studi energi, lingkungan hingga studi ekonomi dalam rencana pembangunan PLTN.
Studi tapak ini sempat berhenti selama setahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Setelah ada kebijakan terkait penanganan pandemi, studi tapak kembali dilanjutkan tahun ini yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk akademisi.
Baca Juga:BATAN Kembangkan Antiserum untuk Lemahkan Virus Covid-19
Berbagai kajian tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan Kalimantan Barat sebagai lokasi pendirian PLTN.
"Sebelumnya sudah dilakukan sttudi awal sudah dilaksanakan pada awal 2020 lalu," jelasnya.
Anhar menambahkan, studi tapak harus dilakukan secara tepat. Sebab berdasarkan studi tapak yang juga dilakukan di Bangka, terdapat puluhan parameter yang harus dikonfirmasi dalam studi ini.
Diantaranya penggunaan teknologi small modular reactor (SMR). Teknologi ini bisa memaksimalkan enegeri 350 Megawatt Elektrik (MWE).
"Tapi kami menunggu keputusan pemerintah karena batan hanya berutgas menyiapkan lokasi," ujarnya.
Baca Juga:Pegawai Batan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Kepemilikan Zat Radioaktif
Anhar menambahkan, selain studi kelayakan PLTN di Kalbar, BATAN juga melakukan pengembangan produk-produk radiologi di sektor kesehatan. Riset yang dilakukan antara lain pengembangan sistem pemantauan aktivitas radiasi untuk keselamatan dan keamanan.
BATAN akan bekerjasama dengan BMKG untuk memantau kualitas udara di lingkungan yang terpapar radiasi. Pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak pengembangan nuklir oleh negara lain ke Indonesia.
"Kami juga memasang portal di pelabuhan-pelabuhan untuk mengetahui ada tidaknya material radioaktif yang masuk tapi ini dikendalikan bapeten," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
