"Kalau kita bicara kewilayahan, yang punya perusahaan kan wilayah jadi bagaimana wilayah diperkuat dan pendataan juga permasalahan ada di kabupaten/kota. Kadin provinsi jadi fasilitator dan pusat jadi regulator. Namun siapa yang akan kita dukung, masih akan ada mekanisme nanti dan kita lihat saja,” imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
