SuaraJogja.id - Penambahan kasus COVID-19 di DIY semakin mengkhawatirkan. Setiap hari ada tambahan pasien baru hingga lebih dari 500 kasus.
Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan pun lebih dari 75 persen lebih hanya dalam waktu seminggu terakhir. Padahal sebelumnya BOR rumah sakit rujukan hanya sekitar 36 persen.
Karenanya Pemda DIY mempertimbangkan penerapan lockdown atau pembatasan mobilitas masyarakat. Sebab kedisplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ini masih saja rendah dengan tingginya kasus COVID-19 di kota ini.
"Kita kan sudah bicara [penerapan] ppkm mikro, menangani di rt/rw. Kalau itu pun gagal dan mobilitas [masyarakat] seperti ini [tinggi], ya mau apalagi, ya lockdown, karena penularan sudah paling dibawah di keluarga, tetangga," ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (18/06/2021).
Baca Juga:Waspadai Varian COVID-19 Delta Masuk ke DIY, Pembajun Minta Warga Disiplin Prokes
Menurut Sultan, Pemda sudah kehabisan cara untuk membatasi mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Aturan baru perijinan kegiatan masyarakat yang harus melewati beberapa tahapan pasca perpanjangan PPKM Mikro pun juga belum membuahkan hasil.
Penambahan kasus positif baru justru semakin tinggi setiap harinya. Karenanya selain wacana lockdown, Sultan meminta kabupaten/kota untuk menambah shelter di tingkat kalurahan/desa untuk karantina warga yang positif COVID-19.
"Nanti senin (21/06/2021-red) kita rapat bersama dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan [mobilitas] masyarakatnya [atau tidak], kalau ngontrol [mobilitas] masyarakat di tingkat rt/rw gagal, terus apa meneh [selain lockdown]," tandasnya.
Sultan menyayangkan masyarakat yang sulit mendisplinkan diri mentaati protokol kesehatan. Padahal kasus meninggal COVID-19 juga semakin tinggi setiap harinya dan kebanyakan pasien yang meninggal berusia diatas 50 tahun.
Karenanya bila lockdown benar-benar diberlakukan, maka banyak sektor lain yang harus mengikuti kebijakan tersebut. Bila pembatasan tidak dilakukan maka fenomena peningkatan kasus COVID-19 tidak akan berhenti.
Baca Juga:Pantau Vaksinasi di DIY, Kemenkes Tekankan Soal Kemudahan Akses Dapatkan Vaksin
"Kalau tempat wisata, kalau tidak ada orang yang datang ya nggak akan buka," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
