Kasus Covid Meledak, PERSI DIY: Percuma Tambah Tempat Tidur Tapi Warga Tidak Patuh Prokes

PERSI DIY minta pihak berwenang tak saling lempar tanggung jawab terkait penanganan Covid-19.

Galih Priatmojo
Senin, 28 Juni 2021 | 18:10 WIB
Kasus Covid Meledak, PERSI DIY: Percuma Tambah Tempat Tidur Tapi Warga Tidak Patuh Prokes
Ilustrasi virus Corona Covid-19. (Dok. Envato)

SuaraJogja.id - Persatuan Rumah Sakit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PERSI DIY) meminta pihak berwenang menangani penyebaran COVID-19 secara solid dan tidak saling lempar tanggung jawab.

Ketua PERSI DIY Darwito Suwito menjelaskan, sejauh ini pihaknya terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemkab dan Pemda DIY dalam menangani COVID-19. Kendati demikian, rumah sakit (RS) pada dasarnya hanyalah hilir dari upaya. Sedangkan hulu ada di masyarakat. 

RS menurutnya, tentu akan sesuai dengan imbauan yang ada yaitu menambah kapasitas tempat tidur. Hanya saja, dipastikan harus pula menyesuaikan SDM yang bertugas. Sedangkan SDM tenaga kesehatan banyak yang terpapar karena kecapekan.

"Lonjakan kasus terjadi karena transmisi masih berlangsung, tidak taat prokes itu yang menyebabkan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Kalau libur panjang ada kerumunan, prokes tidak jalan," kata dia, dalam jumpa pers daring, Senin (28/6/2021).

Baca Juga:Kasus Covid-19 di DIY Mengkhawatirkan, MCCC Desak Pemda Tarik Rem Darurat

"Berapapun ditambah tempat tidur, kalau hulunya masyarakat masih mengalir terus ya tetap kolaps," terangnya.

Di kesempatan itu, Darwito juga berharap ada shelter untuk isolasi pasien COVID-19 di desa (kalurahan).

Darwito menilai bahwa, kalurahan harus punya tanggung jawab merasakan adanya pasien yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pemerintah kalurahan juga perlu menekan RT agar jangan sampai ada kerumunan. Dengan adanya shelter kalurahan, RS hanya diperuntukkan bagi pasien kondisi sedang dan berat.

"Jadi ada siklus memotong rantai. Masyarakat juga tahu kasus postif di desanya masing-masing, jadi ada kolaborasi. Ini perang, dokter dan nakes cuma pasukan khususnya, lama-lama bisa berguguran kalau masyarakat tidak terlibat," tegasnya.

Baca Juga:RS Wajib Alokasi Bed Pasien Covid-19 Minimal 30 Persen, Dinkes DIY: Belum Semua Menerapkan

Selama masyarakat tidak terlibat, 'perang' ini berkelanjutan dan tidak tahu kapan selesainya, lanjut dia.

Ia mengatakan, penanganan COVID-19 itu punya kearifan lokal. Tidak bisa berpatokan dengan negara lain.

"Saat ini, shelter di desa itu seolah menjadi yang dipaksakan. Mestinya ini adalah tanggung jawab masing-masing," terangnya.

"Apakah bencana itu dipaksakan? kan tidak. Jadi perlu disadarkan, ayo dirikan shelter-shelter," kata dia.

Terkait SDM yang akan bertugas di selter kalurahan, pemerintah kalurahan bisa berkoordinasi perihal tenaga nakes bersama sejumlah universitas. Mengingat, ada banyak universitas di DIY yang sudah memiliki Fakultas Kedokteran dan medis lainnya.

"Kalau kita bisa sinkronisasi, maka di selter bisa ada 1 dokter dengan 3 perawat yang bisa memantau. Bukan merawat, tapi bisa memantau bagaimana makannya, dan lainnya. Atau disediakan sendiri dengan gotong-royong," ucapnya.

Gotong-royong diperlukan karena kita adalah satu. Pandemi ini mengancam jiwa manusia, lanjut dia.

"Ayo sama-sama, tidak lempar tanggung jawab, tapi bersama, bukan dikotak-kotakkan," ajak Darwito.

Ia meyakini, dengan guyubnya usaha kuratif dari semua tim, masyarakat tersadarkan, prokes dijalankan, vaksinasi mau, maka semua bisa teratasi.

"Karena kalau sekarang masih ada anggapan miring macem-macem. Kalau masyarakat tidak percaya, tapi kalau sakit ke RS, RS kewalahan," ucapnya.

Gerakan Sesarengan Jogo Sleman

Menyusul adanya lonjakan kasus COVID-19, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo membuat gerakan 'Sesarengan Jogo Sleman'. 

Lewat gerakan itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengajak masyarakat Sleman untuk berada di rumah saja selama satu pekan.

Gerakan ini menurutnya, juga sekaligus mengedukasi kepada masyarakat untuk menahan diri dari segala aktivitas sekunder maupun tersier.

"Gerakan Sesarengan Jogo Sleman merupakan problem solving dari evaluasi penularan dan penyebaran virus COVID-19 di Bumi Sembada," kata dia, dalam rilis diterima wartawan, Senin (28/6/2021).

Kustini menilai, masyarakat masih melakukan aktivitas yang tidak terlalu penting mendesak dan sering berkerumun.
Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas juga mengalami penurunan. Hal ini semakin memicu timbulnya penularan yang lebih masif dan tidak dapat dikendalikan.

"Kami berharap jika masyarakat ada keperluan yang sangat mendesak dan harus keluar, tetap memakai prokes dengan ketat. Disiplin pakai masker, disiplin menjaga jarak dan disiplin 
mencuci tangan," lanjut Kustini.

Kontributor : Uli Febriarni

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini