SuaraJogja.id - Kebijakan PPKM Darurat Jawa dan Bali yang dimulai pada 3 hingga 20 Juli 2021 ditetapkan pemerintah untuk terus menekan tingkat mobilitas masyarakat. Meski diklaim sudah berhasil menurunkan tingkat mobilitas masyarakat di tempat-tempat umum ternyata mobilitas di wilayah perkampungan justru meningkat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta menyebut masih menemukan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di wilayah perkampungan di masa PPKM Darurat kali ini.
"Mobilitas warga ini yang masih terlihat di kampung-kampung ya karena saya kira kalau yang di luar ini sekitar jam 20.00 wIBsudah close semua dan jalan mulai disekat semua. Nah yang di kampung ini yang terlihat mobilitasnya cukup tinggi," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto kepada awak media, Selasa (20/7/2021).
Kendati begitu, Agus mengatakan bahwa mobilitas sebagian besar masyarakat di wilayah perkampungan itu memang bagian dari pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga tidak bisa serta merta dihentikan begitu saja.
Baca Juga:Jika PPKM Darurat Diperpanjang, PHRI DIY: Makin Berat Bernapas, Sudah Kritis
"Mereka [masyarakat di kampung yang melakukan mobilitas] itu melakukan usaha juga. Misalnya mengantar gas, air mineral dan lain sebagainya. Ya mobilitas itu masih jalan," ucapnya.
Selain itu, Agus menyebut warga di perkampungan justru juga diketahui secara rutin mengadakan penyemprotan disinfektan. Gunanya untuk tetap menjaga lingkungannya steril dan tetap aman dari paparan virus Covid-19.
Mengenai langkah yang akan dilakukan pihaknya untuk terus menekan mobilitas warga di wilayah perkampungan, kata Agus, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kemantren, di samping juga tetap mengimbau masyarakat untuk menghindari mobilitas yang tidak mendesak.
"Melalui Kemantren kami sampaikan dari hasil evaluasi untuk hindari mobilitas yang sangat-sangat tidak perlu. Walaupun memang tidak akan sepenuhnya mobilitas itu berhenti. Misal adzan nanti takmir saja dan lain sebagainya," tuturnya.
Senada, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad mengatakan, mobilitas masyarakat di perkampungan meningkat sebanyak 19 persen. Ditengarai kenaikan itu merupakan dampak secara tidak langsung dari pembatasan mobilitas yang diterapkan di tempat-tempat umum.
Baca Juga:Top 5 SuaraJogja: Raffi Ahmad Beli Sapi Kurban Wonosari, Kekayaan Eks Satpol PP Mardani
"Memang ada peningkatan. Semua mengurangi mobilitas di tempat umum, pusat perbelanjaan tetapi di lingkungan [perkampungan] perumahan meningkat 19 persen,” kata Noviar.
Noviar menuturkan data peningkatan mobilitas itu dapat diamati dari Google Traffic hingga Facebook Mobility. Pemantauan juga terus dilakukan baik oleh Pemda DIY maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, selain pembatasan di tempat umum meningkatnya mobilitas di perkampungan itu akibat banyaknya warga yang diminta untuk melakukan Work From Home (WFH). Ditambah pula anak-anak yang belum bersekolah secara luring atau tatap muka.
“Disinyalir memang karena tidak bekerja atau tinggal di rumah [WFH]. Lalu ada anak-anak sekolahnya yang masih daring,” ungkapnya.
Namun meskipun terjadi peningkatan pada mobilitas masyarakat di wilayah perkampungan, kata Noviar, jika dilihat secara umum di mobilitas masyarakat sudah menurun hingga 21,5 persen.
"Untuk mobilitas umum kita sudah berada berkisar 21,5 persen rata-rata penurunan mobilitas di DIY," tandasnya.
