SuaraJogja.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DI Yogyakarta menilai jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah tak berjalan optimal. Bahkan Menko Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf karena tak bisa mengendalikan penyebaran Covid-19.
Meski PPKM Darurat disebut tak bisa mengurangi angka penyebaran Covid-19, masih ada kebijakan lain yang bisa dilakukan dengan menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
"Pemerintah harus tegas dan berani mengambil kebijakan karantina wilayah. Artinya sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan berdasar UU 6/2018 maka mengandung kewajiban pemerintah menanggung seluruh kebutuhan dasar masyarakat," ujar Ketua DPD KSPSI DIY, Irsyad Ade Irawan kepada wartawan, Senin (19/7/2021).
Menurut Irsyad, mengulang kebijakan PPKM seperti sebelumnya akan sia-sia. Bahkan masyarakat lelah dengan harus berdiam diri di rumah tanpa mendapatkan penghasilan untuk makan.
Baca Juga:Sujiwo Tejo Kritik Permintaan Maaf Luhut Soal PPKM, Persoalkan Diksi 'Jika'
"Pemberlakuan kebijakan tanpa ada pemberian jatah hidup kebutuhan, tentu dapat memunculkan kegelisahan warga. Apalagi sampai muncul amarah rakyat," ungkap dia.
KSPSI DIY juga menyayangkan timbulnya gesekan masyarakat dengan sejumlah Satgas Covid-19 beberapa waktu lalu. Hal itu disebabkan tidak adanya kepastian warga mendapat kebutuhan makannya sehari-hari.
"Petugas itu taat pada pimpinan, namun masyarakat butuh makan. Nah ini yang harus dipertimbangkan," ucap Irsyad.
Lebih lanjut, KSPSI DIY juga menyoroti bantuan sosial (Bansos) yang nantinya akan diberikan kepada warga termasuk pekerja buruh. Pihaknya meminta pemerintah tak diskriminatif saat memberikan bantuan tersebut.
"Harus bisa merata dan semua pekerja yang terdaftar menerima bantuan itu. Sebelumnya, bantuan seperti penerimaan upah (BSU), hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan saat itu belum banyak yang terdaftar," ujar dia.
Baca Juga:Luhut Minta Maaf PPKM Tak Optimal, Lokataru: Harusnya dari Dulu
Pihaknya berharap bantuan tersebut harus diperluas jika memang PPKM Darurat diperpanjang kembali. Minimal jatah hidup masyarakat atau pekerja mendapatkan nilai sebesar Rp1,76 juta.
