Ganjar Terancam Sanksi PDIP Pascadukungan Relawan, Pakar UGM: Bukan Soal Ganjal Mengganjal

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut ada dua perspektif mengenai hal tersebut.

Eleonora PEW | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 20 September 2021 | 18:15 WIB
Ganjar Terancam Sanksi PDIP Pascadukungan Relawan, Pakar UGM: Bukan Soal Ganjal Mengganjal
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [Pemprov Jateng]

SuaraJogja.id - Nama Ganjar Pranowo makin terdengar dijagokan maju dalam Pilpres 2024 mendatang, terbukti dari makin masifnya deklarasi dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Namun di sisi lain, internal PDIP kemudian juga tidak tinggal diam. Bahkan partai berlambang banteng itu bakal memberikan sanksi kepada kadernya yang didukung maju Pilpres sebelum mendapatkan keputusan dari Ketua Umum PDIP.

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut ada dua perspektif mengenai hal tersebut. Pertama bahwa kondisi tersebut bukan merupakan suatu upaya mengganjal Ganjar dari PDIP.

"Kalau menurut saya bukan soal ganjal mengganjal ya. Ini yang pertama kalau dari perspektif PDIP dalam konteks ini untuk menentukan proses kandidasi. Kalau di PDIP jelas proses kandidasi khususnya untuk calon presiden kan sepenuhnya ada di tangan ketua umum ya, dalam hal ini Bu Mega (Megawati Soekarnoputri)," kata Wawan saat dihubungi awak media, Senin (20/9/2021).

Baca Juga:Anggap Formula E Sudah Langgar Aturan Sejak Awal, PDIP: Ini Kelalaian dari BPK

Wawan menyebut bahwa langkah yang dilakukan PDIP dalam hal ini adalah upaya menegaskan kembali proses politik, khususnya bagi mekanisme partai terkait pencalonan yang akan dilakukan kelak.

Pasalnya, sambung Wawan, selama ini PDIP selalu menegaskan kedisiplinan dan pentingnya mekanisme organisasi partai, sehingga respon itu dianggap sebagai hal yang masuk akal.

"Jadi bagi PDIP ya jelas mereka tidak ingin di-fait accompli oleh dukungan-dukungan politik di luar, tidak mau di-fait accompli oleh proses-proses politik yang ada di luar mekanisme partai dan tentu itu masuk akal ya. Itu kalau dari perspektif PDIP, mereka tidak ingin di fait accompli," tuturnya.

Namun ada perspektif yang kedua yakni sudut pandang dari luar partai. Dalam konteks ini adalah masyarakat yang di dalamnya memang terdapat kekuatan-kekuatan politik yang sangat cair.

"Saat ini kan sebenernya enggak bisa batasi ya, aspirasi politik masyarakat, kelompok macam-macam itu ya untuk segala hal. Dan itu mencerminkan adanya kekuatan-kekuatan asosiasi baik itu permanen maupun itu temporer yang ada di masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:Krisdayanti Bongkar Gaji Anggota DPR, Masinton: Dia Tak Ditegur Justru Diapresiasi

Asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat itu dikatakan Wawan juga memiliki aspirasi dan keinginan tersendiri. Serta mereka tentu dapat bebas bersuara dan melakukan atau menunjukkan ekspresi politiknya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak