alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kontra Wacana Amandemen UUD 1945, Aktivis 98 Desak Jokowi Tolak Jabatan Tiga Periode

Eleonora PEW Minggu, 26 September 2021 | 18:07 WIB

Kontra Wacana Amandemen UUD 1945, Aktivis 98 Desak Jokowi Tolak Jabatan Tiga Periode
Para aktivis yang tergabung dalam PPJNA 98 melakukan konsolidasi di Yogyakarta, Minggu (26/09/2021). - (Kontributor SuaraJogja.id/Putu)

"Meski wacana itu sebenarnya bukan berasal dari Jokowi, tapi Jokowi terus di peta konflik itu."

SuaraJogja.id - Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketujuh tahun, sejumlah anggota jaringan aktivis pergerakan 98 meminta ketegasan orang nomor satu di Indonesia tersebut menolak wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. Penolakan tersebut sangat dibutuhkan agar tidak mencederai ruh reformasi.

"Kita menolak amandemen tiga periode. Meski wacana itu sebenarnya bukan berasal dari Jokowi, tapi Jokowi terus di peta konflik itu," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda dalam konsolidasi aktivis 98 dari Yogyakarta, Minggu (26/09/2021).

Menurut Anto, Jokowi membuat pernyataan dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjalankan Pemilihan Umum (pemilu) pada 2024 mendatang. Dengan demikian polemik jabatan presiden tiga periode tersebut akan hilang.

Anto mensinyalir, wacana atau isu amandemen jabatan tiga periode itu dihembuskan kelompok Orde Baru (ORBA). Sebab bila amandemen tersebut direalisasikan maka orde reformasi tidak akan ada bedanya dengan ORBA yang melanggengkan kekuasaan presiden laiknya Presiden Soeharto.

Baca Juga: Partai Ummat Nilai Wacana Presiden 3 Periode dan PPHN Lewat Amandemen Tidak Relevan

"Kita sebagai kelompok reformis harus melakukan penguatan terhadap Jokowinya karena isu amandemen [tiga periode] itu menghancurkan reformasi. Kan reformasi itu dua periode, kalau ditambah satu periode kan simbol reformasinya hancur. Sama saja dengan Pak Harto [di masa orba]. Dan [wacana] itu memang sengaja mereka lakukan," tandasnya.

Selain ketegasan jabatan dua periode, aktivis 98 juga meminta Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebab sejumlah menteri disebut tidak bekerja dengan baik dalam membantu kinerja Presiden. Kebijakan sejumlah menteri pun dinilai tidak pro rakyat. Mereka hanya mewakili oligarki dan kelompoknya sendiri.

Untuk menyuarakan kritikan tersebut kepada Jokowi, lanjut Anto para aktivis 98 melakukan konsolidasi di tingkat daerah. Setelah di Jakarta pada 17 September 2021 lalu, konsolidasi kedua dilakukan di DIY kali ini. Gerakan yang sama akan dilakukan di Surabaya pada 30 September 2021.

"Nah nanti di bogor sesuai jadwal Pak Jokowi, rencananya pada 4 oktober. Ada beberapa kelompok yang menyanggupi [kita] bertemu dengan presiden. Kalaupun tidak ya kita bakal demo ke presiden untuk mengingatkan cita-cita dan spirit reformasi," paparnya.

Sementara aktivis pergerakan 80-an, Tri Agus Susanto mengungkapkan, para aktivis berupaya kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat meski mereka mengawal dan mendukung Jokowi sampai akhir kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Tri juga mengingatkan Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Baca Juga: Kepentingan Politik, Isu Masa Jabatan Presiden Disebut Bakal Jadi Tawar Menawar

“Mungkin saja Jokowi lupa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait