Ketua MDA Buleleng, Dewa Budarsa juga mempertanyakan proses paruman yang harus dilakukan menyikapi persoalan yang terjadi, sehingga tatanan ataupun permasalahahan tersebut dapat diselesaikan dengan paruman dan tercatat.
"Kalau saratinya sudah diberhentikan berarti hukum adatnya sudah jalan berdasarkan awig, nah sekarang bagaimana paruman desanya menunjukkan sikap yang tidak lepas dengan kesepakatan musyawarah di krama desa melalui paruman. Kalau nantinya berlanjut dalam paruman saya harus menerima berita acara itu di MDA, tidak boleh karena ada sentimen pribadi menjadi masalah besar dan saya tidak menghendaki itu. Tapi kalau perbuatanya salah ada putusan hakim baru bisa kita katakan salah, sekarang kembali ke hukum adatnya," papar Budarsa.
Sementara, keinginan krama untuk menggantikan bendesa semakin menguat, bahkan setiap krama meminta agar permasalahan itu segera disikapi pihak-pihak terkait. Krama pun memasang spanduk di balai dusun serta menunjukkan surat pengakuan dan pernyataan dari Bendesa adat yang dalam poin 3 menyebutkan, Saya pihak (1) mengakui pernah berhubungan perselingkuhan dengan istri pihak (2) dan meminta maaf kepadanya dan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu kepada siapapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dengan penuh tanggungjawab dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari saya melanggar pernyataan ini saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.
Sementara, Bendesa Desa Adat Munjung Sari Kerti, Desa Tegallingah berinisial KA belum diperoleh keterangan secara resmi berkaitan dengan desakan krama untuk mencopotnya sebagai bendesa akibat persoalan perselingkuhan.
Baca Juga:Polisi Periksa 5 Warga Desa Sidatepa Terkait Kasus Pemukulan Dandim Buleleng
