SuaraJogja.id - Polemik internal yang terjadi antara Palang Merah Indonesia (PMI) DI Yogyakarta dan PMI Kota Yogyakarta belum menemukan titik terang. Musyawarah Daerah pemilihan Pengurus PMI DIY periode 2021-2026 yang digelar pada 2 Oktober lalu akhirnya tidak dihadiri pengurus PMI Kota Yogyakarta yang hingga saat ini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepengurusan periode 2021-2026.
Pelantikan pengurus baru di tingkat PMI DIY akan segera disahkan pada Jumat (8/10/2021) malam, dengan Ketua PMI DIY terpilih, GBPH Prabukusumo.
Menanggapi soal tak terpakainya hak suara pemilihan PMI Kota Yogyakarta pada Musda PMI DIY kemarin, Ketua PMI Kota Yogyakarta terpilih Heroe Poerwadi mengingatkan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan. Seharusnya tidak perlu ada yang menghalangi aksi kemanusiaan PMI di tingkat Kota untuk membantu warga.
"PMI itu kan organisasi kemanusiaan, sebenarnya ayo saling bantu, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Bagi saya seharusnya tidak perlu ada masalah untuk menghalangi dalam membantu sesama," kata Heroe ditemui wartawan usai pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Pos Besar Indonesia, Kota Jogja, Kamis (7/10/2021).
Baca Juga:Ribut-Ribut Soal Gugatan PMI Kota Yogyakarta ke PMI DIY, Begini Kata Heroe Poerwadi
Heroe mengaku bahwa pihaknya hanya mendapatkan undangan lewat pesan WhatsApp. Pihaknya tidak mendapat surat resmi dari PMI Provinsi untuk ikut dalam Musyda PMI DIY.
"Kalau lewat pesan WhatsApp ada, tapi kalau resmi harusnya berbentuk surat. Sehingga saya tidak datang," ungkap dia.
Heroe mengaku, bahwa untuk sementara dirinya bisa bekerja karena dari AD/ART PMI Kota Yogyakarta, dimana ketua terpilih sudah bisa bekerja seperti ketua yang telah disahkan. Namun tak adanya SK akan menjadi kendala dirinya untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan organisasi lain.
"Jadi statusnya kan beda ketua terpilih dengan ketua yang sudah disahkan. Jadi perbedaannya karena tidak ada SK pengurus jadi tidak bisa maksimal. Saya bisa bekerja tapi seperti menjalin kerjasama atau mengontrol pemasukan ke rekening misalnya, saya tentu kesulitan karena tidak ada legalitasnya," ujar dia.
Meski belum ada kepastian SK, Heroe mengatakan PMI Kota Yogyakarta masih bisa bekerja untuk kemanusiaan. Donor darah juga masih berjalan tapi hanya terbatas.
Baca Juga:Pendonor Plasma Konvalesen Menurun Drastis, PMI DIY Akui Kesulitan Pasca PPKM
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI DIY, Sigit Alifianto mengatakan bahwa pihaknya memang sudah memberikan undangan kepada Ketua Terpilih PMI Kota Yogyakarta, kendati demikian saat Musyda yang bersangkutan tak bisa hadir.
"Kami sudah memberikan undangan tapi dari beliau (Heroe Poerwadi) tak bisa hadir karena ada acara lain," kata dia.
Ditanyai terkait hak suara PMI Kota Yogyakarta, pihaknya justru sudah menunggu kedatangan pengurus. Namun sampai waktu yang ditentukan tak hadir di musyawarah itu.
"Kami tunggu justru tidak datang saat Musyda digelar," katanya.
Hasil Musyda PMI DIY 2 Oktober lalu menunjuk GBPH Prabukusumo sebagai Ketua Terpilih PMI DIY. Pelantikan sendiri akan dilakukan Jumat malam.
"Insyaallah dihadiri oleh Ketua PMI Pusat, Jusuf Kalla saat pelantikan pengurus PMI DIY periode 2021-2026," kata Sigit.
