SuaraJogja.id - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja sedang mengkaji penambahan tabung gas ukuran tiga kilogram. Pasalnya, sejalan dengan rencana pelonggaran sektor pariwisata.
Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Disperindag Kota Jogja, Sri Riswanti mengatakan, usulan itu dipertimbangkan guna mencegah kelangkaan stok gas ukuran tiga kilogram.
"Terutama untuk mendukung pelaku usaha di bidang kuliner. Karenanya, kami perlu melakukan tindakan preventif," kata dia, Sabtu (9/10/2021).
Menurut data Disperindag Kota Jogja, pada tahun ini dari sebanyak 122.687 metrik ton (M/T) yang dialokasikan pusat ke DIY, Kota Jogja mendapat 21.823 (M/T). Kuota ini nantinya dipasok ke 14 agen dan puluhan pangkalan.
Baca Juga:Bali Siap Sambut Turis Asing Mulai 14 Oktober, Bagaimana dengan DIY?
"Kebutuhan gas LPG 3 kilogram di wilayah Kota Jogja sebanyak 25.000 (M/T). Tapi itu sangat mencukupi karena di masa pandemi kebutuhan gas 3 kg kan mayoritas untuk pergerakan UMKM," terangnya.
Meskipun demikian, mengantisipasi lonjakan pembelian di tengah mulai menggeliatnya sektor UMKM, pihaknya berencana untuk meminta tambahan pasokan gas LPG 3 Kg.
Riswanti mengklaim, petugas di lapangan juga masih melakukan pemantauan untuk memastikan agar penyaluran gas 3 Kg tepat sasaran. Berdasarkan pengawasan di sejumlah restoran, warung makan, dan hotel para pelaku usaha disebut sudah cukup taat untuk tidak lagi menggunakan gas LPG 3 Kg atau gas bersubsidi.
"Yang harus ditingkatkan memang pengawasan karena kan gas 3 Kg ini memang sudah dihitung oleh pemerintah kebutuhan dan ketersediaan itu berapa, kecuali jika memang ada oknum memanipulasi dan penimbunan untuk kepentingan sendiri," ucap dia.
Pemilik pangkalan gas LPG 3kg, Jazuli Budiharjono mengakui, dalam beberapa hari terakhir, permintaan terhadap gas bersubsidi cukup meningkat. Akibatnya, terjadi kekosongan stok.
Baca Juga:Candi Prambanan Jadi Peribadatan Hindu Se-dunia, Pemda DIY Minta Masyarakat Jaga Toleransi
"Enggak tahu apa sebabnya kok bisa sampai kekurangan stok gas," katanya.
Padahal setiap Senin, ia biasanya memperoleh kiriman sebanyak 100 tabung gas. Namun, yang diberikan hanya sekitar 60 sampai 70 tahung gas.
"Sehingga untuk dijual ecer selalu kurang terus. Untuk sektor rumah tangga pun kurang, malah jadi repot," tambahnya.
Menurutnya, penyaluran gas bersubsidi cukup ketat. Warga yang membeli harus menyertakan KTP agar memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Penyaluran memang khusus untuk warga Kota Jogja, misalnya anak kos itu kalau mau beli mesti minta KTP dari induk semang," ujar dia.
