SuaraJogja.id - Kepala Centre for Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM, Diana Setiyawati menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam sistem kesehatan mental yang ada di wilayah Indonesia. Kurangnya literasi kesehatan mental hingga pemerataan infrastruktur masih menjadi kendala yang belum terurai.
Ia melihat masih ada kesenjangan yang cukup jelas dalam literasi kesehatan mental. Terlebih antara orang-orang yang bergerak di sistem kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.
"Aturan dan distribusi bantuan terkait dukungan untuk tenaga kesehatan jiwa belum merata. Baik berupa pendanaan maupun fasilitas/infrastruktur, termasuk pemerataan RSJ (Rumah Sakit Jiwa)," ujar Diana dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
Diana menyoroti sulitnya akses bantuan ke puskesmas terdekat bagi masyarakat. Belum lagi tarif yang juga dipatok mahal di sejumlah wilayah di Indonesia untuk akses bantuan itu.
Baca Juga:Psikolog UGM Ungkap Efek Jangka Panjang Pandemi Covid-19 Bagi Kesehatan Mental
Hingga saat ini bahkan belum semua puskesmas yang kemudian memiliki pelayanan kesehatan jiwa. Mengingat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan kompeten dalam kesehatan jiwa juga terbilang juga minim.
“Secara umum ada kondisi yang tidak setara di Indonesia. Ketidaksetaraan terlihat dalam pemenuhan SDM antar puskesmas se-Indonesia,” tuturnya.
Di sisi lain, Diana menyebut pemasungan masih saja terjadi. Kondisi itu terjadi akibat dari keluarga dan komunitas yang tidak memahami pentingnya deteksi dini.
Keluarga dan komunitas juga tidak memahami manajemen Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) seusai menjalani treatment di rumah sakit.
"Di sisi lain, tidak kuatnya keluarga menjalani treatment, sulitnya akses pelayanan kesehatan jiwa dan stigma untuk ODGJ dan keluarga menambah faktor resiko pemasungan," ucapnya.
Baca Juga:Rektor UGM Beberkan Perkembangan Terkini Genose, Target Perpanjang Izin Edar
Dalam kesempatan ini, Ia mencontohkan setidaknya terdapat kabupaten dengan 35 psikolog klinis yang bekerja di seluruh puskesmasnya yang berjumlah 25.
Sehingga mereka memiliki SDM yang bertanggung jawab khusus dengan program kesehatan jiwa. Menjadi kondisi yang ada bervariasi, mulai dari pendekatan promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi kesehatan jiwanya.
Sementara di wilayah Indonesia yang lain, ada pula kabupaten yang memiliki 11 puskesmas. Namun hanya 1 orang dokter umum yang pernah mendapatkan training kesehatan jiwa.
Dokter itu kemudian bertanggung jawab terhadap program kesehatan jiwa. Tetapi masih ditambah pula bersama dengan segudang beban kerja di bidang kesehatan lainnya.
"Dengan kondisi seperti ini maka masih ada beberapa PR yang harus kita lakukan bersama untuk membuat kondisi Indonesia setara di semua wilayah, seperti terpenuhinya SDM kesehatan jiwa, sistem rujukan yang terjalin rapi antar potensi masyarakat dan sistem kesehatan, serta orientasi program dari promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi," paparnya.
Tidak hanya itu saja, pendekatan yang dibuat dalam sistem harus bisa bertahan atau sepanjang rentang kehidupan. Dengan tidak lupa untuk senantiasa bekerja sama dengan semua sektor dan elemen masyarakat.
