SuaraJogja.id - Gonjang ganjing soal siapa sosok Panglima TNI berikutnya menggantikan Marsekal Hadi Tjahjono hingga saat ini masih terus menghangat.
Menanggapi itu, Direktur Indo Strategi Research and Consulting atau ISRC Arif Nurul Imam menyatakan intrik politik telah masuk ke institusi TNI dalam pemilihan panglima.
"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar, TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," kata Arif dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Senin (18/10/2021).
Arif menyatakan yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik, yakni Presiden. Oleh karena itu, pemilihan Panglima TNI muncul dukung-mendukung, termasuk dari DPR.
Baca Juga:Pimpinan DPR Berharap Panglima TNI Terpilih Sebelum 9 November
Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali.
Menurut dia, saat ini telah terjadi perang narasi yang sangat keras dan vulgar. Situasi itu jelas tidak menguntungkan bagi TNI. Selain bisa mengancam soliditas internal, di sisi lain bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa.
"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI. Setelah terpilih, TNI harus satu komando, siapa pun Panglima TNI-nya," kata Arif.
Pekerjaan rumah bagi Panglima TNI yang baru, kata dia, dengan membuktikan rekam jejak dan karakter kepemimpinan masa lalu.
Ia mengutarakan bahwa situasi pemilihan Panglima TNI kali ini juga mengarah pada konflik internal matra, terjadi dukung-mendukung yang tidak sehat. Ini sebagai bentuk politisasi jabatan Panglima TNI yang dijadikan batu pijakan untuk Pilpres 2024.
Baca Juga:Survei Calon Panglima TNI: KSAD Unggul Integritas, Tapi Kalah dari KSAL Soal Anti Korupsi
"Memang jabatan Panglima TNI strategis karena setelah purna rata-rata memiliki daya tawar politik sehingga dilirik oleh publik dan kekuatan politik," kata Arif menegaskan.
- 1
- 2
