Disinggung mengenai sanksi penurunan akreditasi apabila tidak menerapkan peraturan tersebut. Menurutnya, itu yang terekspos di media massa.
"Saya tidak pernah membacanya (sanksi penurunan akreditasi), itu ekspos di media massa. Ini kan negara hukum, saya kira Mas Menteri (Nadiem Makarim) sangat paham itu. Sehingga peraturan-peraturan serba tertulis. Kalau belum menjadi produk hukum akan menambah kegaduhan," ujarnya.
Sebelumnya pada Selasa (16/11/2021), Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak Mendikbudristek supaya arif merespons keberatan sejumlah pihak terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS.
"Saya percaya bahwa kearifan lokal itu akan muncul. Dengarkanlah suara yang keberatan dari hati yang paling dalam dengan patokan nilai," katanya.
Baca Juga:Buya Husein: Permendikbudristek PPKS Penting Cegah Kekerasan Seksual
Menurut Haedar, revisi regulasi sudah biasa dilakukan. Bahkan saat para pendiri bangsa merevisi tujuh pasal dalam pembuatan sila-sila Pancasila yang akhirnya menyepakati sila pertama berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa".
Karena itu, Muhammadiyah meminta Nadiem juga melakukan perubahan pada frasa di aturan itu agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Meski Muhammadiyah menentang kekerasan, termasuk kekerasan seksual oleh kelompok manapun.
"Apa sih susahnya menghilangkan satu frasa, misalkan yang itu tidak akan mengurangi, bahkan menumbuhkan konsep kekerasan apapun, termasuk kekerasan seksual. Segala bentkuk kekerasan itu ditentang, ditolak oleh siapapun, oleh kelompok manapun, apalagi oleh kelompok agama," terangnya.
