Masalah Sampah Meningkat, DPRD Kulon Progo Minta DLH Gencarkan Gerakan 3R

Selain itu, lokasi tempat pembuangan sampah (TPAS) harus mendapat perhatian khusus.

Eleonora PEW
Rabu, 24 November 2021 | 19:20 WIB
Masalah Sampah Meningkat, DPRD Kulon Progo Minta DLH Gencarkan Gerakan 3R
[ILUSTRASI] Pengendara melaju di samping tumpukan sampah yang menutupi sebagian sisi jalan raya di tempat pembuangan sementara Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (21/12/2020). [ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah]

SuaraJogja.id - Terus meningkat, masalah sampah menjadi persoalan serius. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati.

Ia pun meminta Dinas Lingkungan Hidup menggencarkan gerakan 3R atau Reduce (kurangi), Reuse (gunakan kembali), Recycle (daur ulang) untuk pengelolaan sampah.

Selain itu, ia mengungkapkan, lokasi tempat pembuangan sampah (TPAS) harus mendapat perhatian khusus.

"Kami berharap pada 2022, setiap desa di Kulon Progo memiliki kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan bank sampah, khususnya di Kecamatan Temon, Wates, dan Panjatan sebagai wilayah penunjang kawasan Bandara Internasional Yogyakarta," kata Akhid.

Baca Juga:Banyak Keluhan Warga, PDAM Tirta Binangun Kulon Progo Diminta Perbaiki Pelayanan

Ia mengatakan sampah rumah tangga hingga industri berkembang dari isu lokal ke isu global, dan penanganan sampah tidak bisa hanya dengan bergantung pada sistem pemerintah. Saat ini, tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) menjadi cepat penuh karena kesadaran pengelolaan sampah masih rendah.

"Ini problem kita semua dan perlu diselesaikan bersama. Sebagai langkah awal mari lakukan pemilahan mulai dari rumah tangga, kemudian kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan bank sampah dapat diberdayakan dalam pengolahan sampah," katanya.

Selain itu, lanjut Akhid, sampah merupakan persoalan serius, tetapi di sisi lain menjadi peluang usaha kerena sampah domestik itu kebanyakan bisa didaur ulang.

"Kalau tidak bisa didaur ulang, berupa sampah organik bisa menjadi kompos. Ini sangat menarik kalau BUMDes, bank sampah dan KSM bisa mengelola sampah karena bisa menjadi sumber pendapatan asli desa," katanya.

Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, dari 87 desa dan satu kelurahan di Kulon Progo baru tujuh desa yang secara inisiatif menangkap peluang usaha ini. Tujuh desa tersebut yakni Banguncipto (Sentolo), Salamrejo (Sentolo), Gulurejo (Lendah), Desa Sentolo (Sentolo), Ngestiharjo (Wates), Kranggan (Galur) dan Temon Wetan (Temon).

Baca Juga:Pemprov DKI Targetkan 500 Bengkel Uji Emisi di Jakarta

Selain itu, potensi timbunan sampah di Kulon Progo dengan jumlah penduduk sebanyak 434.483 jiwa diperkirakan hingga 173 ton/hari atau 63.260 ton/tahun. Sedangkan sampah yang tertangani di TPA Banyuroto berdasarkan data timbang sebanyak 24-35 ton/hari atau 33 ton/hari. Umur teknis zona landfill 1 TPA Banyuroto diperkirakan akan habis pada Maret 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan Pemkab Kulon Progo akan mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari Negara Seychelles.

"Saat ini, kami berupaya melakukan pengadaan tanah untuk pembuatan tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Temon. Dengan harapan bantuan alat dari Seychelles segera datang. Bantuan tersebut akan dikirim bila sudah ada tempat pengelolaan sampah dan badan pengelola atau satu tim kecil dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan alat dan mesin tersebut," katanya. [ANTARA]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak