SuaraJogja.id - Pemkab Kulon Progo diminta untuk mengevaluasi program-program pengentasan kemiskinan karena angka kemiskinan di wilayah ini masih tertinggi di DIY atau se-Pulau Jawa. Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo Ponimin Budi Hartoni.
Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Minggu (12/12/2021), mengatakan banyak program-program yang dilaksanakan Pemkab Kulon Progo untuk mengurangi kemiskinan. Namun angka kemiskinan tidak berkurang, justru masih tinggi di angka 18,1 persen.
"Pada 2022 nanti, kami minta Pemkab Kulon Progo benar-benar melakukan pemetaan kemiskinan sebenarnya dan membuat program pengentasan kemiskinan yang tetap sasaran. Kami juga minta program penanganan kemiskinan saat ini, dievaluasi kembali, sehingga tidak menghabiskan anggaran," kata Ponimin Budi Hartono.
Ia mengatakan selama 2020, 2021, dan 2022 mendatang, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga program lain tidak diprioritaskan.
Baca Juga:Pemkab Kulon Progo Didesak Tutup Toko Waralaba yang Beroperasi di Pusat Kota
Saat ini, program penanganan kemiskinan yang diprioritaskan Pemkab Kulon Progo, mulai dari bedah rumah, e-Warong, bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, bantuan bagi kelompok usaha bersama (KUBe). Anggaran penanganan kemiskinan itu bersumber dari APBD kabupaten dan APBN, namun angka kemiskinan justru tertinggi.
"Tingginya angka kemiskinan di Kulon Progo ini menjadi pekerjaan rumah bersama," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Triyono mengatakan tingkat angka kemiskinan du Kulon Progo tertinggi se-DIY dan DIY menjadi provinsi tertinggi se-Pulau Jawa.
"Oleh karena itu marilah kita bersinergi, secara optimal bersungguh-sungguh menekan angka kemiskinan yang ada di Kulon Progo agar menurun,” kata Triyono. [ANTARA]
Baca Juga:HUT ke-13 Kota Tangsel, Wali Kota Benyamin: Kemiskinan dan Pengangguran Naik
