SuaraJogja.id - Jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi terus menjadi perhatian bagi semua pihak terlebih dengan status gunung tersebut yang masih berstatus Siaga atau Level III. Namun tak jarang jalur evakuasi justru malah dilewati oleh truk-truk penambang pasir.
Kepala Seksi Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Joko Lelono menyebut sebenarnya jalur pertambangan dan evakuasi telah dibedakan. Namun memang, pengelolaannya yang bisa dibilang belum dilakukan secara maksimal.
"Sebetulnya ada sendiri-sendiri. Jadi untuk jalur tambang sendiri, jalur evakuasi sendiri tetapi pengelolaan yang belum disiplin intinya seperti itu. Karena truk-truk tambang itu akan melewati jalan yang sudah bagus otomatis kan gitu," kata Joko saat dihubungi awak media, Rabu (15/12/2021).
Joko mencontohkan misalnya saja di wilayah Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. Di sana sudah ada jalur khusus yang digunakan untuk lalu lintas truk-truk tambang tersebut dari lokasi tambang hingga turun.
Baca Juga:Jalur Evakuasi Merapi Sempat Diperbaiki, Pemkab Sleman Pastikan Semua Layak Dilalui
Namun berbeda kemudian yang ada di wilayah Umbulharjo, Cangkringan. Di wilayah tersebut tidak ada jalur yang bisa dimanfaatkan khusus untuk jalur pertambangan.
"Kalau di Kepuharjo kan sudah bisa jalan. Nah di Glagaharjo juga seperti itu, di Glagaharjo itu karena tidak ada jalur alternatif yang untuk membawa material akhirnya jalur tengah yang tadinya mau dipakai untuk jalur ekonomi atau pun untuk evakuasi sekarang banyak dipakai untuk jalur tambang juga," tuturnya.
Ia menilai keterbatasan jalur itu juga menjadi penyebab truk-truk tambang itu kemudian memilih untuk melewati jalur-jalur evakuasi.
"Ya sehingga akhirnya dia (truk-truk penambang) memilih melewati jalur-jalur yang dirasa sudah bagus untuk dilewati," ujarnya.
Kondisi itu kemudian tidak jarang kemudian terjadi di sejumlah jalur evakuasi lainnya. Kemudian belum lagi ditambah dengan pengelolaan jalur-jalur evakuasi tersebut yang kemudian belum dilakukan secara maksimal.
Baca Juga:Pipa Air Putus Diterjang Banjir Lahar, Ribuan Jiwa di Lerang Merapi Bergantung Droping Air
Disampaikan Joko, pengelolaan jalur-jalur evakuasi itu sendiri sudah diserahkan ke masing-masing desa. Walaupun secara ketugasan memang ada di dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub).
"Pengelolaan menjaga jalur evakuasi itu sebetulnya kita serahkan ke desa tetapi untuk ketugasan kan ada di perhubungan. Jadi yang bisa memasang larangan lewat sini, lewat sini harusnya (dinas) perhubungan. Itu di perhubungan ada tempat yang sudah dipasangi forbidden tapi tetap kalau tidak ada yang menjaga ya lewat saja," ungkapnya.
"Nah pemerintah desanya sendiri belum bisa mengelola dengan baik. Jadi misalnya pelarangan tidak boleh jalur ini harus jalur ini," sambungnya.
Kendati begitu, ditegaskan Joko sudah ada komitmen dari semua pihak termasuk pemilik izin tambang dalam perawatan jalur-jalur evakuasi tersebut. Selain itu para penambang juga akan menaati aturan jika memang kondisinya darurat.
"Sudah ada komitmen di sana bahwa apabila ada kerusakan (jalur evakuasi) yang punya izin tambang akan ikut andil untuk memperbaiki. Terus apabila dalam keadaan darurat semua kegiatan tambang berhenti," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Taufiq Wahyudi juga menyebut sebenarnya sudah menyediakan jalur tersendiri untuk pertambangan. Namun jalur itu justru jarang dimanfaatkan oleh para truk-truk penambang.
"Tambang pasir itu berada di bawah kendali PUP-ESDM Provinsi. Kita sebenarnya sudah buatkan jalur penambangan di sebelah timurnya tapi kelihatanya penambang tetap pilih yang mulus," ujar Taufiq.
Hal itu membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi tersebut. Ia hanya berharap kepada pemerintah desa agar bisa terus mengingatkan para penambang.
"Itu sudah di luar kewenangan kami. Paling perangkat desa setempat," tandasnya.
