“Tentu harus ada promosi yang dilakukan agar konsumen atau wisatawan tetap datang ke los baru untuk berbelanja,” katanya.
Komunikasi dengan seluruh paguyuban PKL di kawasan Malioboro, lanjut Rudi, juga harus terus digencarkan oleh pemerintah daerah karena prinsip relokasi adalah “bedol desa” yaitu seluruh PKL pindah bersama ke lokasi penempatan yang baru.
“Jika masih ada komunikasi yang belum nyambung dengan paguyuban pedagang lain, maka perlu dilakukan komunikasi lebih intens. Pemerintah harus bisa menyelesaikan kendala tersebut,” katanya.
Di lokasi lama juga tidak diperbolehkan muncul PKL baru. “Ini hal yang sangat penting dan kami berharap kondisi pendapatan di tempat baru juga sama. Jangan hanya Malioboro saja yang terus ditata tetapi juga ekonomi pedagang bisa semakin baik,” katanya.
Baca Juga:500 Lebih Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Induk Kroya, Pemkab Cilacap Siapkan Relokasi
Pada akhir Desember 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meresmikan rampungnya pembangunan los sementara untuk kebutuhan relokasi pedagang Malioboro dengan nilai Rp2,8 miliar.
Pembangunan los tersebut menjadi bagian dari total 37 proyek fisik yang dikerjakan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang 2021. [ANTARA]
