SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah menghadapi tantangan defisit anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Meski demikian, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan pihaknya tetap optimistis program strategis di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana.
Salah satu fokus utama adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sawah produktif berkelanjutan.
"Pada 2026 kami ingin meringankan beban petani dengan membebaskan PBB sawah produktif berkelanjutan," ujar Halim dikutip dari Harianjogja.com, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga:Bantul 'Perang' Lawan Sampah: Strategi Jitu DLH Dongkrak Kapasitas Pengolahan
Namun, Pemkab Bantul juga menghadapi tantangan lain berupa meningkatnya kebutuhan belanja daerah sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cenderung stagnan.
Kondisi ini memberi tekanan pada sektor pendapatan.
"Tetap ada optimisme karena masih ada sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan," tambah Halim.
Untuk mengantisipasi dampak defisit, Pemkab Bantul mengambil langkah efisiensi dengan memangkas beberapa pos anggaran yang dianggap tidak mendesak. Kebijakan ini dilakukan agar beban keuangan daerah tidak semakin berat.
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2026 yang sudah disampaikan ke DPRD Bantul, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,131 triliun, dengan PAD diperkirakan mencapai Rp760 miliar.
Baca Juga:Dinkes Bantul Jemput Bola, Siswa SD & SMP Dapat Layanan Kesehatan Gratis di Sekolah
Adapun rincian dana perimbangan masih mengacu pada tahun anggaran 2025, dan akan disesuaikan setelah terbit surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait transfer ke daerah serta dana desa 2026.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,406 triliun yang dialokasikan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat maupun daerah.
Dengan demikian, terjadi potensi defisit sekitar Rp275 miliar.
"Defisit ini masih bersifat sementara dan masih mungkin berubah dalam proses pembahasan, karena nantinya akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah," jelas Halim.
