SuaraJogja.id - Mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi/Surat Tanda Nomor Kendaraan (SIM/STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian, jual beli rumah, hingga naik haji, warga diharuskan melampirkan kartu BPJS Kesehatan.
Dari segi sosialisasi, pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo menyebut bahwa sebenarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengatur ketentuan BPJS Kesehatan itu sudah diratifikasi dan dikeluarkan sejak Januari lalu.
Namun dari segi ketentuan bahwa implikasinya terkait dengan keharusan untuk melampirkan kartu BPJS Kesehatan untuk urusan pertanahan itu baru saja muncul ke permukaan. Hal itu membuat sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan itu sangat kurang.
"Jadi mungkin sebelumnya dari Januari sampai sekarang ini pemerintah masih kurang sosialisasinya, sebenarnya apa itu (kebijakan BPJS Kesehatan ini)," ujar Wahyudi saat dihubungi awak media, Rabu (23/2/2022).
Bahkan di antara masyarakat tidak sedikit yang sudah menafsirkan bahwa nantinya semua urusan akan dikaitkan dengan BPJS. Tidak hanya urusan pertanahan tapi juga pembuatan SIM, pergi haji, umroh, penegakan hukum, pendaftaran pendidikan dan sebagainya.
"Seolah-olah semua akan dikaitkan, sebenarnya belum. Kalau melihat penjelasan dari Ali Gufron Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan itu memang yang akan dikaitkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan itu baru untuk urusan pertanahan," ungkapnya.
"Kalau itu kemudian dievaluasi jalan dengan baik dan tidak ada penolakan, keberatan masyarakat, tidak berdampak buruk baru ke sistem layanan yang lainnya," sambungnya.
Namun, Wahyudi tidak menampik bahwa semenjak Inpres tersebut dikeluarkan justru malah adem-ayem saja. Dalam artian tidak ada sosialisasi yang intens terkait dengan kebijakan yang sekarang ini muncul.
"Tapi tampaknya saya kurang tahu apa yang terjadi mengapa begitu Inpres ini dijalankan sejak Januari kok tidak ada apa-apa. Kok tiba-tiba kemudian langsung ada kebijakan muncul bahwa untuk urusan pertanahan bisa dilayani kalau melampirkan kartu BPJS Kesehatan," terangnya.
Baca Juga:Dirancang Arsitek GPH Hadinegoro, Ada Nilai Filosofis Ini di Balik Gedung Pusat UGM
Ia menyebut pemerintah hanya ingin mengambil jalan mudah saja terkait dengan persoalan BPJS Kesehatan saat ini. Di satu sisi pemerintah juga abai untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.
- 1
- 2
