SuaraJogja.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih menjadi perbincangan panjang hingga saat ini. Walaupun banyak pihak menilai pemindahan IKN perlu dilakukan tapi di sisi lain rencana itu juga dipandang terlalu terburu-buru.
Lalu apakah pemindahan IKN itu perlu untuk dilakukan? Jika memang perlu kapan pemindahan tersebut ideal untuk dilakukan dan ke mana?
Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) DIY Edy Suandi Hamid menyatakan, pemindahan IKN itu memang perlu dilakukan. Namun untuk waktu dan lokasi pemindahan itu yang masih harus dipikirkan lebih matang lagi.
"Pindah atau enggak? Kalau saya jawabnya pindah. Kapannya yang tidak sekarang. Situasi sangat dipaksakan, ke mananya juga perlu pengkajian lebih dalam. Jangan tergesa-gesa," kata Edy dalam diskusi publik 'Pindah IKN di Mata Cendekiawan Jogja' secara daring, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga:Kendaraan Swakemudi Akan Diterapkan di Ibu Kota Negara Baru, Begini Rancangan Sektor Transportasi
Edy menyebut sebenarnya perbincangan tentang pemindahan IKN itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Idenya pun tidak jauh berbeda dengan sekarang yakni IKN perlu dipindahkan ke luar Jawa
Bukan tanpa alasan, disampaikan Edy hal itu mempertimbangkan kondisi Jakarta yang sudah over populated dengan segala implikasinya. Belum lagi ditambah dengan beban berat yang harus ditopang Jakarta sebagai pusat birokrasi, pusat perekonomian, perdagangan, finansial, pusat lalu lintas global dan lain sebagainya.
"Beberapa negara itu pusat birokrasi berbeda dengan pusat perekonomian. Di Belanda misalnya, Amsterdam dengan Den Hag, banyak negara seperti itu," tuturnya.
Pemindahan itu pun harus dilakukan ke luar Jawa bukan justru hanya memindahkan ke daerah lain yang masih berada di pulau Jawa. Sebab ia menilai jika kondisi itu terjadi maka hanya akan memindahkan masalah saja.
"Kita memang perlu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Ya kalau Jawa hanya memindah masalah saja sebab di Jawa kepadatannya sudah sangat tinggi, termasuk di DIY juga," paparnya.
Baca Juga:Bahas Nasib Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Sesepuh Betawi Minta Hak Istimewa ke DPRD DKI
Namun pemindahan IKN tidak bisa dilakukan dengan semudah itu. Diperlukan berbagai kajian menyeluruh dan mendalam terlebih dalam kaitanya multi aspek untuk memilih lokasi baru.
"Perlu ada diskusi publik yang meluas dari semua pihak terkait termasuk lokasi calon IKN," ucapnya.
"Keputusan politik yang ceroboh, hanya berpikir soal legacy dan sebagainya maka ini bisa mengorbankan bangsa ini," sambungnya.
Selain itu Rektor Universitas Widya Mataram tersebut turut menyoroti anggaran yang harus dirogoh pemerintah terkait dengan pemindahan IKN ini. Pasalnya biaya yang diketahui hingga saat ini saja sudah tergolong sangat tinggi yakni mencapai Rp466 triliun.
Menurutnya sistem anggaran itu harus jelas dan melalui studi kelayakan yang mendalam. Tujuannya untuk bisa mendapat angka yang lebih akurat lagi dan memastikan sumber dana yang jelas.
"Situasi pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis yang sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi harus diutamakan karena membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar pulih akibat virus tersebut, ketimbang memindahkan IKN saat ini. Keputusan politik sudah diambil tapi saya kira tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah," pungkasnya.
