SuaraJogja.id - Pakar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar menegaskan proses hukum dalam kasus tewasnya dua anak kembar akibat ditabrak motor gede (moge) di Pangandaran harus tetap berjalan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam setiap aktivitasnya di masa mendatang.
"Iya (hukum harus tetap berjalan). Tapi tidak bisa dipungkiri dalam praktiknya hal ini (memilih damai saja) banyak dilakukan juga. Karena banyak mengatakan buat apa dipidana lagi misalkan keluarganya sudah ikhlas," kata Akbar saat dihubungi awak media, Senin (14/3/2022).
Menurut Akbar, proses hukum yang harus tetap berjalan itu juga guna melihat lebih jauh unsur kelalaian di dalam sebuah peristiwa, sehingga tidak bisa hanya selesai dengan istilah damai begitu saja.
Walaupun memang misalnya saja pelaku atau pengendara moge dalam peristiwa yang terjadi di jalan raya Kedung Palumpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (12/3/2022) kemarin itu sudah memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Hal itu bisa dilakukan tapi bukan untuk menyelesaikan persoalan atau proses hukumnya sendiri.
Baca Juga:Polisi Ciamis Proses Hukum Pengendara Moge Tabrak Dua Anak Kembar
"Padahal kenapa proses ini tetap harus dilakukan itu salah satunya adalah untuk melihat benar enggak ada kelalaiannya. Terus hakim menilai bentuk ganti kerugian tadi bisa diterima atau tidak dalam suatu mekanisme peradilan," ungkapnya.
Melihat banyaknya kasus serupa yang kemudian hanya berakhir damai, Akbar menyebut kondisi itu akibat dari salah satu kelemahan hukum di Indonesia. Terlebih dari kehadiran negara dalam kasus tertentu untuk mewakili korban.
"Jadi ya korban ya sudah pasrah aja melihat proses peradilan yang ada. Contoh beberapa kasus kan akhirnya ganti kerugian itu dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan dalam banyak kasus. Tapi tetap masuk dalam pengadilan. Contohnya Hatta Rajasa kemudian Dul (Jaelani) itu kan mereka tetap diproses pengadilan juga walaupun sudah ganti kerugian," urainya.
Nanti keputusan selanjutnya akan diserahkan pada majelis hakim saat dipersidangan. Apakah ganti rugi tadi bisa meringankan hukuman atau tidak, termasuk dengan adanya kelalaian atau tidak dalam kejadian itu.
Ia menyebut bahwa kejadian kecelakaan seperti ini bukan merupakan delik aduan, melainkan delik biasa, sehingga memang polisi punya kewenangan penuh terhadap kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak.
"Kalau menurut saya untuk menciptakan preseden yang baik tetap ganti kerugian dilakukan tapi proses peradilan juga tetap dilakukan. Dimana nanti hakim yang akan menentukan sehingga nanti ke depan semua tidak selesai di luar," tuturnya.
- 1
- 2
