SuaraJogja.id - Destinasi wisata alam di DIY saat ini semakin berkembang di kabupaten/kota. Namun banyak destinasi wisata alam di DIY yang blank spot atau tidak memiliki jaringan internet.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo) DIY, saat ini tercatat masih ada 150 area blank spot di DIY. Sebut saja di lereng Gunung Merai, perbukitan Menoreh, Pegunungan Seribu dan kawasan pantai yang kini berkembang menjadi destinasi wisata alam.
Padahal jaringan komunikasi sangat diperlukan untuk meminimalisasi resiko bencana para pengunjung wisata alam melalui Early Warning System (EWS). Apalagi DIY dikenal sebagai daerah yang rawan bencana alam. Tanpa adanya jaringan tersebut, keamanan berwisata dari pengunjung pun tidak terjamin.
"Pariwisata tidak hanya menyangkut wisata tapi juga infrastruktur, termasuk jaringan komunikasi, apalagi yang berada di kawasan yang rawan bencana. Early Warning System itu kan memanfaatkan perangkat komunikasi, contohnya ramalan cuaca [di kawasan wisata]," ungkap Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM, Bambang Hari Wibisono disela Seminar Paradoks Pembangunan Pariwisata dan Pengendalian Kawasan Lindung di UC UGM, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga:LIPSUS: Wawancara Dubes Ukraina (Part 1): Propaganda Rusia, Kondisi Warga hingga Jaringan Internet
Menurut Bambang saat ini belum terlihat ketersediaan infrastruktur untuk mengidentifikasi blank spot di tempat-tempat wisata. Sehingga potensi bencana belum terdekteksi dengan baik.
Pengembangan infrastuktur menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian keselamatan wisatawan atau pengunjung destinasi wisata alam. Jangan sampai kasus wisata alam di Jember yang membuat 10 orang meninggal pada pertengahan Februari 2022 lalu terjadi lagi akibat ketidaktahuan kondisi cuaca di pantai.
Kondisi geografis di DIY yang sangat beragam harus disiasati untuk pengembangan jaringan komunikasi. Anggaran untuk pembagunan EWS juga harus dilakukan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di DIY.
"Kendala geografis yang berada di lembah ini harus diatasi,"ujarnya.
Sementara Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY, GKR Bendara mengungkapkan perlu sinergitas bersama antara kabupaten/kota dan propinsi untuk penanganan area blank spot di kawasan wisata alam. Dengan demikian wisatawan memiliki informasi yang jelas terkait kondisi kawasan wisata yang didatangi.
Baca Juga:Gelar Jaringan Internet 5G, XL Turut Sukseskan Balap MotoGP Mandalika
"Pusat informasi di visiting jogja bisa menjadi akses satu pintu bagi wisatawan, tapi belum ada respon balik satu kali 24 jam bagi wisatawan sebagai sistem terpadu," tandasnya.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyubroto mengungkapkan sebenarnya anggaran untuk pengembangan kawasan wisata alam. Bahkan regulasi juga sudah dibuat hingga di tingkat kabupaten/kota.
"Namun implementasinya di lapangan yang kadang tidak berjalan dengan baik. Padahal payung hukum dan pergub sudah mengakomodir semua pihak, kembali persoalannya adalah sosialisasi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
