SuaraJogja.id - Menkopolhukam RI Mahfud MD menegaskan tak ada narasi Islamofobia disebarkan oleh pemerintah.
Pernyataan itu ia sampaikan, kala membuka dialog kebangsaan bertajuk Imaji Satu Abad Indonesia, sebagai rangkaian Milad ke-79 Universitas Islam Indonesia (UII), di Auditorium Prof.Kahar Mudzakkir UII, Kabupaten Sleman, Senin (26/7/2022).
"Ada lagi tulisan di medsos. Di Indonesia, orang Islam itu mayoritas, mayoritas orang Islam di Indonesia. Tapi di Indonesia terjadi islamofobi. Saya katakan tidak ada islamofobi di Indonesia," kata Mahfud MD.
Ia menjelaskan, dari sisi pihak-pihak di pemerintahan tidak ada yang takut pada orang Islam. Yang terjadi justru sebaliknya. Menteri membawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren.
Baca Juga:Mahfud MD: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Musuh Rakyat
"Mereka tidak malu," tuturnya.
Mahfud tak membantah, bahwa pada masa sebelumnya benar ada islamofobia di Indonesia, tepatnya pada zaman Orde Baru.
Situasi saat itu bahkan menyebabkan banyak orang enggan menyatakan identitasnya. Termasuk yang memiliki latar belakang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sekalipun.
"Orang Islam dulu, kalau mau ngaku orang Islam itu tidak boleh maju. Orang NU ndak bisa maju dulu, [mereka] ndak ngaku kalau orang NU," ucapnya.
"Banyak profesor di UGM (Universitas Gadjah Mada) baru tahu saya kalau mereka orang NU, itu sesudah reformasi. Karena zaman Orde Baru ndak berani ngaku, ada fobi, sekarang ndak," tambahnya.
Baca Juga:Bantah Aparat Lakukan Pelanggaran HAM di Papua, Mahfud MD: Itu Hoaks
Namun saat ini, menurutnya, umat Islam sudah bebas dalam berekspresi, baik dalam bidang politik, pemerintahan, maupun intelektual.
Gus Yahya: Kita Tak Mau Jadi Negara Islam, Apalagi Negara Khilafah
Ketua Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf menegaskan, berdirinya Indonesia berangkat dari falsafah universal. Paragraf pertama UUD 1945 berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang memiliki makna dalam.
Dengan demikian perlu diyakini, bahwa proklamasi sebenarnya mengabadikan mandat kepada negara, agar tidak hanya untuk mendirikan negara. Melainkan juga memperjuangkan peradaban yang lebih mulia untuk umat manusia.
"Tidak ada konstitusi negara yang lebih baik dari UUD '45 karena UUD '45 bukan hanya untuk negara [Indonesia]. Tapi juga mencerminkan aspirasi kemuliaan manusia," terangnya.
Bangsa Indonesia tak ingin Indonesia dibelokkan menjadi entitas yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, lanjut dia.
