SuaraJogja.id - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Yuliyantoro meminta pemerintah setempat mengawasi distribusi pupuk bersubsidi hingga tingkat petani. Hal itu menyusul para petani saat ini kesulitan menebus pupuk di kios ataupun agen.
"Kami mendapat keluhan dari petani bahwa alokasi pupuk untuk mereka jauh lebih sedikit dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)," katanya, Rabu (10/8/2022).
Ia mengatakan secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi memang dikurangi sekitar 30 persen. Tapi dari RDKK yang diajukan, petani hanya mendapatkan di bawah 50 persen. Seharusnya, petani masih mendapatkan alokasi pupuk 70 persen dari RDKK yang diusulkan, tapi realisasinya jauh lebih rendah dari itu.
"Kami mohon pemkab melalui dinas terkait meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen pupuk supaya lebih tertib," kata Yuliyantoro.
Baca Juga:Pupuk NPK dan Urea Dinilai Tingkatkan Produktivitas Tanaman
Ia mengatakan saat ini beberapa kecamatan mulai memasuki masa tanam padi, seperti di Kecamatan/Kapanewon Lendah, Galur dan Panjatan, Nanggulan, dan Kalibawang.
Kemudian di Bulak Srikayangan, Demangrejo dan Tuksono, sebagian petani mulai menanam bawang merah.
"Kami berharap pemkab benar-benar mengawasi distribusi pupuk," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kulon Progo Sudarna mengatakan kewenangan pengawasan pupuk ada di Bagian Perekonomian Setda Kulon Progo. Personel Disdagin hanya sebagai anggota satgas pangan. [ANTARA]
Baca Juga:Wakil Ketua KPK Minta Agar Pupuk Tidak Dijadikan Bahan Bancakan Korupsi
