SuaraJogja.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bantul secara tegas menolak kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna DPRD Bantul, Rabu (7/9/2022).
Disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Bantul Arif Haryanto, keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Pasalnya, kondisi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 dan kini harus dipukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga-harga sudah terjadi sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan,” katanya, Rabu.
Sebagaimana disampaikan oleh para analis ekonomi, kenaikan 10 persen harga BBM bersubsidi akan menaikkan 0,5 persen inflasi. Sementara dalam kenyataannya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen, sehingga diprediksi akan menambah angka inflasi sebesar 1,5 persen.
Baca Juga:Fahri Hamzah Sindir Fraksi PKS yang Walk Out Soal Kenaikan Harga BBM: Hanya Cari Muka Saja
Kenaikan inflasi ini sangat memungkinkan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai.
“Alih-alih bertumbuh bertahan saja bagi sebagian masyarakat sangatlah sulit. Maka sebaiknya pemerintah fokus saja dalam upaya menjaga daya beli masyarakat,” terangnya.
Atas hal tersebut, Fraksi PKS DPRD Bantul meminta pemerintah untuk meninjau kembali dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Selain itu Arif mengutarakan perlunya realokasi anggaran APBN yang tidak terkait dengan penguatan daya beli masyarakat.
Terakhir, ia mendesak pemerintah untuk mengembalikan sektor energi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan akhir untuk kemakmuran rakyat.
Baca Juga:Tak Hanya Harga BBM Mahal, Sopir Angkot di Palembang Menjerit Karena Penumpang Sepi
