SuaraJogja.id - Harga minyak dunia dilaporkan turun. Minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, ditutup pada harga USD88 per barel, jatuh di bawah USD90 per barel untuk kali pertama sejak 8 Februari.
Sementara bersamaan dengan penurunan tersebut, di Indonesia, pemerintah baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi yang berlaku per tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Situasi ini memunculkan pesimisme dari sejumlah pihak, salah satunya ekonom dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Lilies Setiartiti.
![Ilustrasi BBM naik. [Suara.com/Ema Rohimah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/07/45100-ilustrasi-bbm-ilustrasi-spbu-solar-ilustrasi-pertalite-ilustrasi-bbm-naik-pertamax-pertamina.jpg)
Lilies mengungkap, kebijakan ini dilandasi oleh argumen pemerintah bahwa anggaran subsidi dan komparasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun jadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus. Sementara, lebih dari 70% subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi.
Lilies menyebut, kebijakan ini tidak beralasan. Menurutnya ada harga yang harus dibayar pemerintah atas penerapan kebijakan menaikkan harga BBM ini, yang tidak saja pada ranah ekonomi, tetapi juga sosial.
"Pada ranah ekonomi, kenaikan harga BBM akan mendorong secara signifikan pada laju inflasi. Karena kenaikan ini juga sekaligus mendongkrak naiknya harga komoditas kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya," ungkapnya, Jumat (9/9/2022).
Padahal, daya beli masyarakat baru saja merangkak pulih akibat pandemi Covid-19, sehingga kenaikkan harga BBM akan memberatkan dompet masyarakat di mana akhirnya konsumsi masyarakat akan menurun.
Kenaikan harga pada kelompok kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya dipicu oleh kenaikan biaya transportasi yang merupakan sektor paling banyak menggunakan BBM dalam proses produksinya. Sehingga meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa.
"Saya pesimis pemerintah akan bisa sukses dengan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite. Konsumen pasti akan pilih Pertalite karena selisih harga antara Pertalite dan Pertamax cukup tinggi lebih dari Rp4.000 per liter. Kebocoran solar angkanya juga akan tinggi, karena perbedaan harga yang tinggi di sektor industri," terangnya.
Di ranah sosial atau non ekonomi, efek kenaikkan harga BBM ini tampaknya akan masif dan sulit untuk dikendalikan karena akan bergulir secara liar. Di tengah kehidupan yang sulit lantaran pandemi, dimana tidak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan, usaha merugi bahkan tutup, pemerintah justru membuat kebijakan menaikkan harga BBM yang akan makin mempersulit hidup.
Baca Juga:Soal Tarif Baru Angkot Pasca BBM Naik, Ini Kata Sekda Depok
Di sisi lain, pemerintah juga tetap kekeuh untuk terus mewujudkan IKN dan proyek Kereta Api Cepat dengan biaya sangat fantastis, yang akhirnya akan dibiayai melalui APBN. Yang sebagian justru diambil dari pengurangan subsidi BBM ini.
"Artinya, pemerintah tidak mau berkorban, tetapi rakyat yang harus berkorban. Kebijakan ini tentunya akan makin melukai hati rakyat. Jadi, kenaikan harga BBM ini bisa menjadi pemantik bagi potensi terjadinya ketidakstabilan sosial, politik, keamanan, sampai ranah kerentanan sosial," tuturnya.
Ambisi pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek rakus luar biasa. IKN dan Kereta Api Cepat yang sejatinya sama sekali tidak ada urgensinya.
"Ini yang membebani APBN sebenarnya, juga beban bayar bunga utang yang angkanya mencapai Rp400-an triliun per tahun," tambahnya.
Kondisi ini, selanjutnya bisa dimaklumi menjadi momentum di seluruh elemen masyarakat untuk protes kepada pemerintah dalam bentuk demonstrasi yang sudah terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, baik dilakukan oleh mahasiswa, kelompok buruh,maupun elemen masyarakat lainnya, untuk menagih janji pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
"Menurut hemat saya, bukan subsidi BBM yang memberatkan APBN, melainkan pembayaran bunga utang, proyek tidak masuk akal dan tidak ada urgensinya yaitu IKN dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Bahkan proyek KAC Jakarta-Bandung dari aspek apapun menurut kajian tidak layak, tetapi pemerintah tetap kekeuh untuk melanjutkannya, bahkan dibiyai dengan APBN," ujarnya.
