Ervan menandaskan hari ini mereka turun ke jalan karena pemerintah kabupaten Gunungkidul tidak mau mendengarkan suara mereka yang sejak awal menolak rencana pembangunan Tobong Gamping sebagai ikon Gunungkidul. Terlebih, penolakan mereka sudah sampaikan ke wakil rakyat dan wakil rakyat sudah menyurati Bupati namun tidak digubris.
Menurut Ervan, surat dari DPRD Gunungkidul tersebut tidak didengar bahkan tidak dibalas oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menjadi kecelakaan bagi pemerintahan Gunungkidul saat ini. Oleh karenanya mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka.
"Karena jika aspirasi wakil rakyat tidak didengar oleh pemerintah Kabupaten maka kami turun ke jalan. Dan ini aksi ini akan berkelanjutan sampai pemerintah nanti menyelamatkan Gunungkidul,"tandasnya.
"Tobong Gamping itu jelas, sumber polusi udara. Dan jelas ekploitasi batu kapur, masak Gunungkidul seperti itu,"tandas Ervan.
Baca Juga:7 Rekomendasi Wisata Gunungkidul Selain Pantai, Ada Air Terjun sampai Goa
Terpisah, anggota DPRD Gunungkidul menyebut tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, sebab selama ini tidak ada koordinasi atau pembahasan mengenai penataan wajah kota khususnya dibangunnya tobong gamping. Selama perencanaan hingga detik-detik terakhir penataan wajah kota akan direalisasikan tidak ada koordinasi atau pembahasan antara pemerintah (bupati) dengan anggota Dewan.
"Hal tersebut murni program dari pemerintah. Kami tidak pernah diajak koordinasi," tegas Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno.
Dewan melalui Ketua DPRD beberapa waktu lalu telah bersurat ke Bupati terkait dengan pembangunan tobong gamping tersebut, namun demikian hingga saat ini Bupati tidak mengirimkan tanggapan atas hal tersebut.
Sesuai dengan yang telah diutarakan sebelumnya, dewan akan menggunakan hak interpelasi dengan melihat kondisinya. Dewan sendiri akan segera menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan bagaimana kebijakan daripada Bupati untuk kepentingan khalayak umum.
"Tapi akan kami lihat, itu kayaknya diapa-apakan saja tetap dibangun,"tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan dalam paripurna kemarin, banggar menyampaikan bahwa program penataan wajah kota dan pembangunan tobong menjadi tanggungjawab Bupati, DPRD tidak ikut bertanggungjawab dalam hal pembuatan patung tobong gamping.
