Sementara itu, Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Hendy Ristiono menyatakan bahwa pernyataan sikap menolak itu sekaligus sebagai bentuk kepedulian organisasi profesi kepada masyarakat. Termasuk dengan pelayanan para anggota mereka di luar sana.
"Kami peduli terhadap kemudian bagaimana anggota-anggota kami itu secara skill pengetahuan kompetensi mereka selalu terupdate. Ini di dokter ada dokter umum, dokter spesialis, kemudian kami yang di apoteker terbagi bagi menjadi ada yang obat tradisional, rumah sakit dan apotik dan lain sebagainya," ujar Hendy.
"Kami harus menjamin bahwa anggota-anggota kami yang berpraktik setiap lima tahun masih memenuhi standar, baik itu pada saat lulus ujian kompetensi, kemudian pada lima tahun berikutnya standarnya itu masih bisa berpraktik dengan memberikan pelayanan sesuai dengan standar itu," tambahnya.
Semua itu semata-mata untuk menjamin bahwa masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang terjamin.
Baca Juga:Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, IDI DIY Soroti soal Rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter
Diberitakan sebelumnya, sejumlah organisasi profesi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak keras RUU Omnibus Law Kesehatan. Setidaknya ada 8 organisasi profesi yang dengan tegas menyatakan sikapnya terkait hal tersebut.
Organisasi profesi itu di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DIY, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) DIY, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DIY, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) DIY, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) DIY serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) DIY.
