SuaraJogja.id - Puluhan warga meminta kejelasan ke kantor DPRD Kota Yogyakarta setelah mengetahui tak lagi masuk sebagai sasaran Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Mereka khawatir dicabutnya KMS itu kemudian berpengaruh kepada kehidupan mereka ke depan.
Salah satu pihak yang menemui para warga, Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogya, Agus Budi, menuturkan bahwa data KMS tahun ini yang bersumber dari validasi sejak 2022 sudah pasti. Begitu pula dengan anggaran alokasi dari APBD Kota Jogja untuk periode setahun ke depan.
"Jadi, kami tidak bisa menambah. Tapi, kalau ada usulan yang dirasa itu tidak tepat sasaran, kami bisa mencabutnya, setelah ada bukti yang kuat," kata Agus di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (31/1/2023).
Disampaikan Agus, pihaknya tak bisa lantas serta merta melakukan survei ulang terkait KMS di Kota Jogja. Ia memastikan bahwa survei telah dilakukan sesuai dengan prosedur.
Baca Juga:Resah KMS Dicabut, Puluhan Warga Datangi DPRD Kota Jogja
Sejak 2022 lalu, tercatat Dinsosnakertrans Kota Jogja sudah mendatangi 55.019 KK. Tak hanya untuk mendata tapi sekaligus melangsungkan validasi kepasa calon penerima KMS.
"Tidak mungkin (survei ulang). Semua sudah kami datangi. Jadi, semua yang masuk di aplikasi (daftar penerima KMS) sudah ada tanda tangannya. Kalau tidak ketemu orangnya pun, yang tanda tangan harus RT-nya," tegasnya.
Terkait kekhawatiran lain para warga khususnya mengenai kesempatan anak-anak mereka yang tak bisa mengakses jalur afirmasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, kata Agus, masih ada bantuan lain.
"Kalau yang dipermaslahkan itu soal jalur afirmasi untuk masuk sekolah negeri, sekarang kan sudah ada bantuan tunggakan pendidikan di Kota Jogja, meski dia tak mendapat KMS sekalipun," terangnya.
Berdasarkan data yang ada, saat ini di Kota Jogja terdapat 17.451 Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan rentan miskin. Dirinci lebih lanjut, 14.986 KK masuk dalam kategori rentan miskin dan 2.465 di antaranya ialah kelurarga miskin.
Oleh sebab itu perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah melalui program KMS tersebut. Sedangkan kartu KMS sendiri juga sudah diberikan kepada KK yang terdaftar sejak pertengahan Januari lalu.
"Jumlahnya memang meningkat, karena tahun lalu itu ada sekitar 15 ribu sasaran. Tapi, keluarga fakir miskin sudah tidak ada. Pembagian kartu juga sudah, sudah sejak satu mingguan kemarin, pertengahan Januari," tandasnya.
