SuaraJogja.id - Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat (3/3/2023) kemarin. Akibat kejadian tersebut tercatat 19 orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang mengalami luka-luka, serta ratusan orang harus mengungsi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengunjungi lokasi kejadian pada Minggu (5/3/2023) kemarin meminta kepada Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi atas peristiwa itu.
Setidaknya ada dua kemungkinan pilihan yang akan diambil oleh pemerintah. Relokasi Depo Pertamina Plumpang atau relokasi pemukiman warga yang dikatakan Jokowi sebagai zona berbahaya dan tidak bisa lagi untuk ditinggali.
Menanggapi hal itu, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai dalam proses pengambilan keputusan terkesan bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina.
Namun satu hal yang penting justru tidak tersampaikan oleh presiden. Hal itu terkait dengan pertanyaan mengapa kebakaran besar itu dapat terjadi.
"Tentunya kalau kebakaran itu tidak terjadi maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk," kata Fahmy, Senin (6/3/2023).
Menurut Fahmy sistem keamanan (safety system) pada depo serta kilang minyak pertamina sangat buruk. Mengingat sudah ada tiga kali kejadian kebakaran khususnya di Depo Pertamina Plumpang tersebut.
Hal itu membuktikan sistem keamanan yang diterapkan masih jauh di bawah International Standard. Dalam hal ini sudah tentu mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan resiko tinggi.
"Tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk," terangnya.
Baca Juga:Polisi Masih Cari Orang Hilang Akibat Kebakaran Depo Plumpang
"Sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya," imbuhnya.
- 1
- 2
