"Artinya dari satu kasus pembanding ini, FIFA memang
cenderung menyampaikan dengan kalimat yang bernada hati-hati. Nah terkadang kalimat-kalimat yang berhati-hati ini justru bisa menimbulkan multitafsir," lanjut dia.
Selanjutnya ia ditanya mengenai apakah idealnya FIFA memiliki bahasa yang lebih tegas dalam isi surat, mengenai penyebab pembatalan ini. Yakni disebabkan karena sikap Indonesia atas situasi politik Israel dan Palestina, atau karena tragedi Kanjuruhan. Berikut jawaban Nara:
"Penegasan itu perlu, karena FIFA sebagai lembaga yang resmi, memberikan keputusan, perlu memberikan pernyataan yang tidak multitafsir. Idealnya seperti itu," ungkapnya.
Sementara kala ditanya soal potensi sanksi yang diterima Indonesia, menurut Nara langkah itu bisa saja ditempuh oleh FIFA.
"Tapi bisa saja tidak, masih 50-50. Jika terkena sanksi, tentu saja nanti akan berimbas pada keikutsertaan tim nasional Indonesia di ajang-ajang di bawah kalender FIFA," kata dia.
"Tapi kalau untuk multievent yang terdekat seperti SEA Games 2023 di Kamboja, itu tidak berpengaruh. Timnas Indonesia, sekalipun kena sanksi, tetap bisa ikut serta, karena SEA Games tidak di bawah kalender resmi FIFA," sebutnya.
Saat ada sanksi FIFA, kompetisi lokal Liga Indonesia tentu masih bisa berjalan, lanjutnya.
Dari konteks reputasi sepakbola Indonesia di hadapan dunia, menurut Nara tentu pembatalan ini akan memberikan pengaruh. Terutama dalam hal kepercayaan untuk menyelenggarakan event olahraga internasional.
"Tidak hanya tentang di sepakbola, tapi mungkin juga ketika Indonesia akan mengadakan kejuaraan dunia olahraga cabang lain," imbuhnya.
Baca Juga:Hasto: Cita-cita Pokok Bangsa Indonesia Hasilkan Kesebelasan Sepak Bola yang Andal Bukan Jadi EO
"Apalagi ada cabang olahraga lain yang juga Indonesia menjadi host-nya seperti tahun ini ada kejuaraan dunia Bola Basket, ada World Superbike, MotoGP, Indonesia Open bulutangkis, dan lain-lain," ujar Nara.
Dengan demikian, perbaikan dari segi pengelolaan, memang federasi olahraga di Indonesia senantiasa perlu melakukan perbaikan. Misalkan soal fasilitas stadion, prosedur pengamanan pertandingan, dan lain-lain.
Namun untuk mengantisipasi kasus penolakan serupa, tentu federasi olahraga internasional sebagai induk olahraga juga perlu mencari solusinya. Artinya, penyelesaian tidak hanya dari pengurus olahraga di Indonesia saja.
Kontributor : Uli Febriarni
