Menurut Istana, persoalan tersebut perlu alternatif pemikiran pengalihan program bansos dengan bentuk program padat karya infrastruktur dan stimulan bantuan semen agar asas kemanfaatannya kolektif, tumbuh pemberdayaan dan kepedulian terhadap wilayah/gotong royong semakin kuat.
"Pemkab harus bisa menjual semua potensi yang ada di Kulon Progo untuk bisa meraih dana guna pengentasan kemiskinan. Sehingga perlu dilakukan audit angka kemiskinan, terutama dari sisi keautentikan data dan fakta kondisi riil di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos-P3A Kulon Progo Irianta saat dikonfirmasi mengatakan angka kemiskinan yang masih tinggi 16,39 persen padahal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 sebesar 74,71 dan angka harapan hidup tinggi pada 2021 75,21 tahun.
Anomali yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo diduga terjadi karena kemiskinan lebih dilihat sebagai permasalahan ekonomi, sehingga strategi pengentasannya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara ketimpangan pada dimensi kehidupan yang lain kurang mendapatkan perhatian, padahal kemiskinan terjadi karena multidimensi.
Baca Juga:Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini Dicopot, Usai Viral Patung Bunda Maria Ditutup Terpal
"Indikator kemiskinan yang menunjukkan, bahwa variabel ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik merupakan indikator yang tepat untuk mengukur konstrak kemiskinan di Indonesia," katanya.
