"Sosialisasi kepada aparatur di tingkat kalurahan dan masyarakat serta pengusaha juga perlu dilakukan sehingga investor mengerti aturan main memanfaatkan TKD. Pemda perlu merumuskan standar untuk pemanfaatan TKD," ungkapnya.
Eko menambahkan, Pemda juga perlu membentuk gugus tugas mulai tingkat kabupaten hingga kalurahan/desa. Dengan demikian proses perijinan pemanfaatan TKD bisa dijamin dari sisi transparansi maupun kecepatannya. Perbaikan regulasi di tingkat pergub juga perlu segera disempurnakan dalam pemanfaatan TKD.
"Hal itu penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum dan siapa yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan TKD," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
