Huda pun mempertanyakan proyek sumur-sumur bor yang dibuat dari pemerintah. Sejumlah sumur bor tidak bisa digunakan, bahkan rusak.
Padahal biaya pengeboran sumur rata rata membutuhkan biaya sekitar RP 500 juta. Sebelum dilakukan pengeboran pun biasanya menggunakan penelitian dan desain dari pakar.
"Sementara sumur sumur bur bantuan pihak ketiga dan swadaya cukup banyak yang berfungsi padahal biayanya dibawah 100 jutaan," tandasnya
Karenanya Huda meminta Pemda DIY serius menangani masalah kekeringan. Sebab kebanyakan wilayah kekeringan identik dengan wilayah miskin.
Baca Juga:Dilanda Kekeringan, Warga Karawang Beli Air Bersih dengan Harga yang Mahal
Pemerintah mesti memperbaiki metode pemberian bantuan nya karena terlalu mahal dan banyak yang tidak berfungsi. Partisipasi warga pun harus diperhatikan, bisa dengan metode Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke desa atau metode lain yang lebih fleksibel penerapannya.
Pemda diharapkan segera memetakan wilayah kekeringan dengan baik sekaligus roadmap solusinya. Jangan sampai masalah kekeringan dibiarkan bertahun tahun seperti ini tanpa target jelas kapan penyelesaiannya.
"Saya mengajak pemda untuk mengecek langsung berbagai sumur yang rusak maupun tidak operasional agar bisa memperbaiki metode serta menyelesaikan kekeringan dengan baik," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Kekeringan Makin Parah, Video Warga Blora Antri di Mata Air Bikin Prihatin
