Pihaknya turut menyinggung soal beberapa kasus intervensi aparat penegak hukum yang kemudian disinyalir memfavoritkan salah satu kandidat. Hingga kemudian terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak menggelar debat untuk para cawapres dalam rangkaian tahapan pilpres kali ini.
Walaupun memang, kata Bayu, debat cawapres baru dilaksanakan pada pemilu 2019 kemarin. Namun kembali hilangnya tahapan otu dinilai menjadi kemunduran tersendiri oleh banyak orang.
"Jadi cerita ini tuh, cerita intervensi istana dalam proses pemilihan itu tidak bisa dilihat hanya dalam satu sisi tetapi pada proses yang berkesinambungan dan terus menerus," ungkapnya.
Sekali lagi Bayu menegaskan tidak tepat untuk membandingkan dinasti politik yang diduga dilakukan oleh Keluarga Jokowi dan keistimewaan di DIY.
"Jadi sekali lagi tidak tepat kalau, walaupun punya karakter yang mirip ya. Tidak tepat membandingkan apa yang terjadi di tingkat nasional dengan apa yang terjadi di Jogja walaupun punya karakter dinasti yang mirip, karena yang satunya melaksanakan amanat undang-undang, yang satu lagi menyiasati undang-undang untuk kepentingan keluarga. Itu beda," pungkasnya.
