"Selama tidak ada reformasi terkait dengan pembiayaan politik, vote buying itu akan masif karena caleg-caleg yang merasa punya uang akan menggunakan instrumen itu karena memang efektif karena tadi faktornya piramida pendapatan populasi itu lebih besar di bawah. Menengah ke bawah cukup tinggi lebih dari separuh yang itu sangat rentan terhadap vote buying karena bisa mengkonversi suara," paparnya.
Bentuknya politik uang pun dapat dibagikan dengan berbagai cara dan terus berkembang. Tak melulu soal cash langsung tapi bisa pula dengan barang-barang lain.
"Barang-barang pun bukan hanya dihitung sebagai pemberian sembako ke masing-masing rumah, tetapi barang-barang yang sifatnya kolektif seperti jalan, kemudian tempat ibadah tiba-tiba dibangun padahal tidak ada di APBN atau APBD itu masuk di dalam vote buying," tandasnya.
Baca Juga:Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Keluarga Ikut Nyoblos di TPS 12 Kraton
