SuaraJogja.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta, Sofian Tahir menyambut baik kabar penundaan pelaksanaan Tapera. Menurut dia, tak hanya ditunda seharusnya kebijakan Tapera itu lebih baik dibatalkan.
"Bagus. Kalau menunda bagus. Saya kira memang harus dikaji lebih mendalam lagi," kata Sofian, Jumat (7/6/2024).
"Ya kalau bisa enggak usah sekalian. Batalkan saja, kalau kita pengusaha itu sudah berpikirnya lebih kompleks lagi. KIta kasihan pekerjanya lah," imbuhnya.
Informasi penundaan itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono. Dia mengaku telah berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera.
Baca Juga:Darurat Sampah, TPA Piyungan Dibuka Terbatas, Jogja Gagal Atasi Masalah?
Sofian menilai pernyataan dari Menteri PUPR tersebut telah cukup meredam polemik Tapera sejauh ini. Diakuinya, potongan-potongan itu tak hanya akan memberatkan pekerja tapi juga pengusaha.
"Jangan lah pekerja ini dibebani dengan pungutan-pungutan yang makin memberatkan. Tentunya pengusaha juga harus berhitung kembali dengan potongan-potongan seperti itu," ungkapnya.
Potongan sendiri memang akan dikembalikan ke perusahaan. Selama ini, potongan yang pasti sudah dilakukan oleh perusahaan adalah BPJS.
Jika harus kemudian ditambah lagi dengan potongan Tapera, Sofian bilang itu akan memberatkan. Dengan penundaan ini setidaknya merupakan langkah baik yang dilakukan pemerintah.
"Iya sangat memberatkan dan kemarin Menteri PUPR sudah menyatakan seperti itu, udah cukup, menurut saya itu langkah yang sangat bijak, saya dukunglah," katanya.
Baca Juga:Gaji Kecil, Harga Rumah Selangit, Buruh DIY Tawarkan Solusi Perumahan ke Pemerintah
Belum lagi dengan kondisi UMK Jogja yang masih tergolong rendah. Sofian menyebut seharusnya pemerintah memberikan transparansi penggunaan untuk anggaran berbagai potongan tersebut.
"Harus dijelaskan juga penggunaannya seperti apa, transparansi anggarannya seperti apa, kan harus jelas juga. Kita kan pengusaha selama ini cuma diminta untuk pungutan tapi tidak pernah ada transparansi dari kebijakan pemerintah sendiri," ujar dia.
