SuaraJogja.id - Belum lama ini Litbang Kompas merilis survei mengenai keterkaitan pemilihan calon di Pilkada 2024 dengan pengaruh Presiden Joko Widodo. Hasilnya sebesar 54,3 persen masyarakat mempertimbangkan calon yang notabene mempunyai hubungan dengan dengan Jokowi.
Survei tersebut dilakukan pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024 lalu. Menggunakan metode wawancara tatap muka atau survei terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak.
Survei ini turut menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Lantas bagaimana survei itu jika ditarik ke Pilkada 2024 mendatang? Apakah kedekatan dengan Jokowi itu akan berefek hingga sampai ke daerah?
Baca Juga:Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kota Jogja Imbau ASN Tetap Jaga Netralitas
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai ada tiga variabel yang harus dilihat dalam Pilkada nanti terkait pengaruh Jokowi tersebut. Pertama mulai dari basis elektoral atau massa Jokowi sendiri di suatu daerah.
Kedua adalah asosiasi kandidat yang maju Pilkada dengan Jokowi. Serta yang ketiga adalah mesin atau model kampanye penetrasi seterusnya oleh kandidat dan tim sukses atau parpolnya.
"Ketiga syarat ini harus dipenuhi, jika Pilkada maupun kandidat yang menggandeng Jokowi ingin memperoleh efek dari Jokowi. Karena 50 persen itu tentu tidak akan berlaku di seluruh daerah," kata Arya dihubungi, Selasa (25/6/2024).
Disampaikan Arya, untuk Jateng dan DIY sendiri sebenarnya menjadi salah satu basis Jokowi. Mengingat dua daerah tersebut dulu sebagian terkapitalisasi oleh Jokowi.
"Itu sebenarnya syarat satu terpenuhi. Syarat kedua adalah apakah kandidat nanti akan merefleksikan atau mengusung bahwa dia adalah penerus atau orangnya Jokowi, kita tidak tahu akan sejauh apa dia akan mengeksplorasi mengeksploitasi Jokowi di dalam kampanye. Kita tunggu setelah calon definitif," ungkapnya.
Baca Juga:Hanya 8 Kampus Swasta di Jogja Ini yang Dinilai Unggul, Universitasmu Termasuk?
Selain itu, Arya bilang performa atau tingkat kepuasan terhadap Jokowi di masa-masa akhir pemerintahannya juga perlu dilihat. Jika kemudian kepuasan publik terhadap Jokowi lantas turun jelang hari pemungutan maka kandidat yang menghubungkan diri dengan Jokowi justru akan menjadi disinsentif atau kerugian elektoral.
- 1
- 2
