"Jadi harus hati-hati karena kepuasan publik itu bisa dinamis tergantung dengan pemerintah. Tiba-tiba harga bahan pokok September-Oktober melambung tentu kepuasan akan jatuh. Jadi itu sangat rasional, basis pertimbangan pilihan politik ya," terangnya.
Di luar efek Jokowi, Arya menyebut dalam Pilkada juga sangat ditentukan oleh kapitalisasi figur dari masing-masing calon kepala daerah (cakada). Baik untuk di level provinsi maupun di kabupaten kota.
Jika publik menanggap bahwa seorang cakada nanti misalnya korup atau bahkan mesin partai tidak bergerak maksimal jelang hari pemungutan, maka efek Jokowi yang diidam-idamkan itu tidak akan bekerja.
"Jadi menang atau tidaknya kandidat dipengaruhi variabelnya bukan variabel Jokowi saja tetapi kandidat itu sendiri sebagai sebuah figur, ya track record, pengalaman dan macam-macam dan juga mesin politik yang akan bekerja di darat maupun di udara nanti," tuturnya.
Baca Juga:Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kota Jogja Imbau ASN Tetap Jaga Netralitas
"Tentu variabel itu harus dihitung juga karena kalau tidak ada mesin yang bekerja, sekuat apa dia akan mengasosiasikan sebagai orangnya Jokowi itu tidak akan maksimal karena meskipun basis kalau orang-orang pada enggak tahu kan sama aja. Tahu tidaknya publik pemilih itu ditentukan oleh mesin kampanye," imbuhnya.
Logika ini pun akan berlaku kepada calon-calon atau kandidat yang bersebrangan dengan Jokowi. Jika daerah tersebut basis Jokowi tidak terlalu kuat maka tentu calon bersebrangan itu akan mendapatkan benefit.
"Jadi basisnya Jokowi lemah cenderung malah anti Jokowi misalnya, Banten, sebagian kecil DKI, sebagian Sumatera, nah itu tentu justru menjadi insentif elektoral yang terasosiasi negatif atau berlawanan dengan Jokowi," pungkasnya.
