SuaraJogja.id - Belum lama ini media sosial tengah diramaikan dengan dugaan pungutan yang dilakukan perangkat desa Bangunjiwo, Bantul. Dari narasi yang beredar, kasus itu bermula saat ada warga baru di wilayah tersebut dan dimintai iuran administrasi sebesar Rp1,5 juta.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI (ORI) DIY, Budhi Masturi turut menyoroti aturan tersebut. Dia mempertanyakan dasar hukum atas penarikan uang terhadap warga baru tersebut.
"Dasar hukumnya apa itu? Pungutan itu harus punya dasar, kalau pungutan tidak punya dasar, lalu kemudian kewenangannya apa memungut, tarifnya angkanya dari mana ketemunya segitu, terus bagaimana pengelolaannya, pertanggungjawaban dan sebagainya," kata Budhi, Selasa (23/7/2024).
"Jadi itu kalau enggak ada dasarnya ya patut dipertanyakan," imbuhnya.
Baca Juga:Klitih Kembali Makan Korban, Satu Warga Bantul Kehilangan Dua Jari
Terkait dengan dasar penarikan uang kepada warga baru yang disebut merupakan kearifan lokal, kata Budhi, hal itu tetap tidak bisa dibenarkan. Jika kearifan lokal maka seharusnya tidak menetapkan nominal untuk dibayarkan.
Apalagi tanpa dasar hukum yang jelas saat penarikan uang tersebut. Sumbangan suka rela, ia bilang lebih cocok jika memang disebut kearifan lokal.
"Ya kalau istilah umumnya kan itu ya tapi pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum lah begitu, yang namanya pungutan enggak bisa kearifan lokal. Sumbangan suka rela itu kearifan lokal, pungutan mana ada kearifan lokal," ujarnya.
Ombudsman RI DIY sendiri belum akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Mengingat sejauh ini tidak ada laporan yang masuk mengenai hal itu.
Kendati demikian, Budhi meminta pemerintah daerah perlu melakukan klarifikasi mengenai pungutan itu. Jika memang tidak ada dasar hukum yang jelas maka praktik tersebut seharusnya dihentikan.
"Pemda harus menata itu. Pemda harus memanggil yang bersangkutan untuk meminta penjelasan. Kalau enggak ada dasarnya ya dihentikan, kalau kearifan lokal pakai mekanisme yang lainnya bukan itu (pungutan)," tegasnya.
Penjelasan Lurah
Sebelumnya diberitakan, Lurah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Pardja angkat bicara terkait dengan viralnya curhatan seorang warga barunya di media sosial yang mengeluh karena diminta Ketua RT membayar uang Rp1,5 juta.
Lurah tersebut mengklaim banyak di wilayah lain yang melakukan hal yang sama dan jumlahnya lebih besar.
Pardja mengatakan jika pungutan itu merupakan kebijakan yang dilakukan di masing-masing RT di wilayahnya. Kemungkinan besar kebijakan tersebut sudah disepakati oleh warga yang lain.
"Tindakan itu tidak diatur secara tertulis, serta tidak diperbolehkan," katanya ketika dikonfirmasi awak media, Senin (22/7/2024).
Menurutnya, secara tertulis pungutan tersebut memang tidak boleh dan tidak diperkenankan. Namun kebijakan tersebut merupakan kearifan lokal di masing-masing RT dan setahu dirinya semua RT juga menerapkan hal yang sama.
"Tidak hanya di wilayah itu saja. Saya kira yang lainnya juga melakukannya. Besarannya juga berbeda antara RT satu dengan yang lain," tambahnya.
Pemkab Bantul Turun Tangan
Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa praktik itu merupakan sesuatu yang ilegal dan tidak boleh dilakukan, apapun alasannya. Karena tidak ada peraturan perundangan dan ketentuan tentang kependudukan.
"Itu jelas ilegal, dari luar Bantul ke Bantul enggak ada pungutan apapun, selain dokumen catatan sipil dan kependudukan yang ditetapkan oleh Disdukcapil," katanya.
Halim mengatakan akan mendalami kasus ini. Jika terbukti, bukan tidak mungkin oknum-oknum yang terlibat akan dikenakan sanksi tegas.
