"Kalau yang sekarang seperti itu apakah Muhammadiyah akan melakukan reklamasi dengan biaya yang sangat mahal. Apakah dia tidak akan mengikuti para penambangan lainnya tadi agar memperoleh pendapatan yang tinggi," tuturnya.
"Maka dia akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk dihindari. Itu saya kira costnya terlalu tinggi, mudarat terlalu besar dibanding manfaatnya," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan penerimaan izin pengelolaan tambang ini telah dipikirkan secara matang. Tujuannya untuk mengembangkan model reklamasi pertambangan secara lebih baik.
Disampaikan Haedar, Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk berkontribusi dalam pengelolaan pertambangan itu. Termasuk dari sisi pemulihan serta rehabilitasi lahan bekas pertambangan.
Baca Juga:Muhammadiyah Resmi Jadi Bos Tambang, Ini Jenis dan Lokasinya
"Dimungkinkan nanti ke depan baik karena kami punya berbagai prodi [program studi] baik tambang maupun juga kehutahan, pertanian, teknik lingkungan, geologi, itu suatu saat kami bisa membikin model pengembangan reklamasi," kata Haedar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Minggu (28/7/2024) kemarin.
