SuaraJogja.id - Ada pemandangan menarik di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (11/9/2024). Dua kubu pedagang Teras Malioboro 2 atau TM 2 Yogyakarta, baik yang menolak relokasi ataupun yang menerima kebijakan Pemda DIY tersebut berada dalam satu lokasi yang sama.
Dalam aksi tersebut, para pedagang yang kontra relokasi membawa berbagai macam spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Mereka juga membawa keranda sebagai simbol matinya usaha mereka akibat relokasi tersebut.
Sedangkan kubu pedagang yang pro relokasi membawa spanduk bertuliskan persetujuan dipindahkan. Mereka tidak ingin memperpanjang polemik relokasi karena ingin mencari makan.
Kubu kontra relokasi meminta kejelasan nasib pasca relokasi. Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, disela aksi menyatakan, para pedagang kesulitan berdialog dengan Pemda DIY terkait kejelasan nasibnya. Padahal mereka telah berulang kali mengirimkan surat permohonan dialog kepada Pemda DIY. Namun pada kenyataannya surat-surat tersebut selalu ditolak dan dilimpahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
Baca Juga:Pembangunan Lahan Parkir Pasar Godean Diserahkan ke Pemkab Sleman
"[Kebijakan] sumbu filosofi itu kan dari Pemda DIY, tapi kok kalau kita mau dialog malah disuruh ke Kota. Ini kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujarnya.
Menurut Supriyati, Pemda DIY tidak responsif terhadap aspirasi pedagang. Padahal mereka mengklaim relokasi akan berdampak buruk pada perekonomian mereka.
Para pedagang sebenarnya juga sudah berupaya menyurati Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY. Namun pedagang hanya mendapatkan janji palsu.
"Saat kami kirim surat [ke Disbud], waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini, bersurat sampai 2 kali dan ditolak lagi," tandasnya.
Supriyati menambahkan, alih-alih menguntungkan, relokasi yang dilakukan disebut akan merugikan mereka. Apalagi pedagang juga tidak dilibatkan dalam proses relokasi.
Baca Juga:Kampung Seni Kujon: Jembatan Budaya untuk Melestarikan Candi Borobudur
"Kami juga heran sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ saja kita tidak pernah dilibatkan, jadi kami ingin ada pelibatan kami sebagai pedagang wong kita yang dipindahkan tapi nggak pernah diajak urun rembug seperti itu," jelasnya.
