Sosialisasi Tol Solo-Jogja Menuai Protes, Warga Maguwoharjo Tuntut Transparansi

Sejak awal sebagian besar warga terdampak tol langsung maupun yang berada di sekitarnya tidak dilibatkan dalam sosialisasi.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Rabu, 11 September 2024 | 19:48 WIB
Sosialisasi Tol Solo-Jogja Menuai Protes, Warga Maguwoharjo Tuntut Transparansi
Sosialisasi pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi II Paket 2.1 Purwomartani-Maguwoharjo di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, Rabu (11/9/2024). [Suarajogja.id/Hiskia]

SuaraJogja.id - Sejumlah warga di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kecewa dengan pelaksaan sosialisasi pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Seksi II Paket 2.1 Purwomartani-Maguwoharjo di Kantor Kalurahan Maguwoharjo, Rabu (11/9/2024). Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan dari sosialisasi tersebut.

"Saya kecewa enggak ada jawabannya, belum terjawab kan pertanyaan saya tadi. Ada di notulen tidak terjawab," kata Eko Candra, salah satu warga Padukuhan Ringinsari di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, ditemui usai sosialisasi, Rabu sore.

Eko sendiri merupakan salah satu dari sekian warga yang aktif menyampaikan keresahannya dalam forum yang digelar oleh PT Daya Mulia Turangga (DMT) selaku kontraktor tol di wilayah tersebut.

Dia menyampaikan bahwa sejak awal sebagian besar warga terdampak tol langsung maupun yang berada di sekitarnya tidak dilibatkan dalam sosialisasi. Baru dalam forum sosialisasi hari ini para warga akhirnya bisa menyampaikan keresahan mereka.

Namun alih-alih mendapat keterangan atau jawaban jelas terkait pembangunan tol di wilayah mereka. Pihak kontraktor pun belum bisa memberikan jawaban secara utuh seperti yang diharapkan.

"Karena memang kita baru kali ini dilibatkan. Jadi mereka mengklaim sebelumnya sudah ada kajian publik. Cuma yang diundang itu sama sekali tidak representatif. Makanya kita baru sekali ini datang, yang ngerti harus nanya apa, itu kan baru sekali ini," tegasnya.

"Dan itu pun tadi penjelasannya kan saya kira kurang jelas. Tadi sudah saya tegaskan, proyek strategis nasional kok presentasi cuma 10 lembar, itu kan, tiangnya dimana enggak bisa jawab, jalannya gimana juga enggak terjawab. Makanya kita masih menuntut untuk supaya itu perjelas dulu baru mereka boleh mulai," imbuhnya.

Ada beberapa hal yang disampaikan Eko dalam forum sosialisasi tadi. Mulai dari akses jalan di depan rumahnya yang terdampak konstruksi hingga kemungkinan rekayasa lalu lintas saat konstruksi nanti dimulai.

"Saya pribadi secara ini jalan saya itu hilang. Jadi itu masuk dari bagian yang digusur. Terus nanti seperti apa kan belum dijelaskan, katanya masih ada kajian," tuturnya.

Disampaikan Eko, warga selanjutnya menuntut untuk diadakan konsultasi publik ulang, yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Mulai dari undangan hingga segala penyampaian mengenai detail konstruksi yang akan dilakukan.

Kemudian jika dilakukan kembali sosialisasi tentang konstruksi tol ini, seharusnya semua pihak berwenang di dalam proyek strategis nasional itu bisa menjelaskan secara detail.

"Itu kan hak dari warga semua RT 12 bahkan satu padukuhan, karena kan range dampaknya tidak cuma satu RT, satu kalurahan bahkan kalau pengalihan lalu lintas bisa sampai 1 kota, pengalihan lalu lintas bottleneck semua macet. Dan sosialisasi lagi pastikan semuanya sudah punya jawaban detail," tegasnya.

Sementara itu, Deputy Project Manager PT DMT Arvi Zulham menyatakan bahwa sosialisasi merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum memulai proyek. Sejauh ini dia mengklaim telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku wilayah untuk urusan sosialisasi kepada warga.

"Tentunya kalau yang berdampak langsung kami selain melakukan sosialisasi di hari ini sebelum melakukan eksekusi di lapangan kami akan memberikan waktu juga dengan para dukuh untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat," ujar Arvi.

"Jadi nantinya pada saat di lapangan ada tim kami, tim operation yang akan melakukan identifikasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak dan tentunya yang tidak terdampak juga sama, kami akan melakukan sosialisasi secara langsung juga," imbuhnya.

Dia menegaskan tidak akan masuk ke area proyek jika memang semua urusan terkait dengan pembebasan lahan belum usai. Sosialisasi pun menjadi hal yang wajib untuk dilakukan.

"Kami tidak akan melakukan pekerjaan konstruksi di lahan bapak yang belum selesai," ujarnya.

"Agenda sosialisasi ini adalah satu kewajiban untuk mempublish kegiatan kami untuk memulai pekerjaan jadi baik yang terdampak maupun tidak terdampak langsung," tambahnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini