SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bergerak cepat untuk melakukan penanganan terhadap para siswa yang diduga keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mlati, Sleman.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan para siswa yang diduga terkena keracunan pangan tersebut ditanggung pemerintah.
"Kita sudah diskusi dan nanti akan ditanggung oleh BPJS kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh Dinkes dan Dinas Sosial. Artinya, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya pengobatan," kata Danang kepada awak media, Kamis (14/8/2025).
Danang beserta jajarannya telah melakukan koordinasi terkait dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa dari empat sekolah di wilayah Mlati Sleman di Kantor Kapanewon Mlati.
Koordinasi dilakukan dengan menghadirkan sejumlah OPD terkait penanganan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan.
Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Sleman, telah terjadi keracunan pangan di SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 2 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.
Adapun data jumlah siswa yang mengalami keracunan pangan sampai dengan Rabu (13/8/2025) pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 212 siswa.
Dengan rincian 113 berobat ke Puskesmas, 19 rawat inap di RSUD Sleman, 3 siswa di RSA UGM (2 rawat jalan dan 1 rawat inap), dan sisanya dinyatakan gejala sangat ringan.
Danang mengatakan bahwa saat ini Pemkab Sleman tengah fokus memberikan penanganan, pemulihan, serta pendampingan kepada siswa yang mengalami keracunan.
Baca Juga:Efek Mortir Jumbo di Sleman: 13 Rumah Rusak, Kompensasi Diberikan
"Dari hasil evaluasi penanganan Dinkes, per-hari ini semua siswa kondisinya terus membaik. Yang paling penting saat ini kita tangani terlebih dahulu para siswa agar segera pulih dan sehat kembali," tegasnya.
Danang mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan seluruh OPD.
Khususnya terkait untuk merumuskan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Sleman.
